Abdi Negara Dilarang Terima Hadiah Lebaran

. Pemerintah pusat meminta kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah agar memerintahkan kepada seluruh PNS, anggota TNI, dan anggota Polri di lingkungan kerja masing-masing untuk menaati hari/jam kerja, serta menciptakan dan memelihara suasana yang kondusif untuk dapat melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan makin dekatnya Hari Raya Idul Fitri 1435H/2014M, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar menyampaikan Surat Edaran No 2/2014, yang ditujukan kepada seluruh PNS, anggota TNI dan anggota Polri. Dalam surat tertanggal 17 Juli 2014 itu, Menteri PAN-RB mengingatkan, bahwa Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435H diperhitungkan jatuh pada 28-29 Juli 2014. Sedangkan cuti bersama adalah tiga hari setelah Hari Raya, yaitu tanggal 30-31 Juli, dan 1 Agustus 2014.

Menteri PAN-RB juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah, bahwa bagi PNS, anggota TNI, dan anggota Polri dilarang menerima atau memberi gratifikasi, hadiah, suatu pemberian berupa apa saja atau pemberian lain dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaannya.

Larangan itu, lanjut Menteri PAN-RB, tertuang dalam Pasal 12B dan 12C UU No 20/2001 tentang perubahan UU No 31/1999, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah No 53/2010 dan Pasal 7,8,9 Keputusan Presiden No 10/1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup.

“Seluruh pimpinan instansi pemerintah agar mengingatkan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansinya untuk tidak menerima gratifikasi, hadiah, suatu pemberian apa saja atau pemberian lain dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaannya,” bunyi Surat Edaran Menteri PAN-RB itu.

Bagi PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang menerima gratifikasi, Menteri PAN-RB Azwar Abubakar meminta agar melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tembusan kepada atasan langsung dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada instansi maisng-masing.

Seperti dilansir dari situs resmi Setkab RI hari ini (Selasa, 22/7), Surat Edaran itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. [rus]