Relawan Gema NU Desak "Data Cikeas" Dibuka

Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu belakangan ini jadi diragukan karena bukti-bukti ketidakberesan dan desakan pemungutan suara ulang.

Demikian disampaikan Koordinator Nasional (Kornas) Relawan Gema Nusantara, Muhamad Adnan, dalam rilisnya (Selasa, 22/7). Menurutnya, di saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sulit dipercaya menjadi rujukan utama maka situasi mendekati chaos menjadi tak terhindari. Apalagi KPU tetap melanjutkan proses rekapitulasi suara nasional di tengah begitu banyak kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana.

Adnan mengatakan, TNI dan Polri melibatkan diri menjadi petugas penyelenggara pemilu dengan mendokumentasikan dalam bentuk foto seluruh hasil penghitungan suara di tiap TPS dan PPK dengan maksud untuk menjaga dan menghindari kecurangan pemilu.

Namun, menjadi pertanyaan besar apabila data "pembanding" tersebut hanya untuk user, yang dalam hal ini adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Adnan mengutip pernyataan analis intelejen dari Centre for Democracy and Social Justice Studies (CeDSoS), Umar Abduh, yang mengamati operasi intelijen TNI-Polri selama pilpres. Umar mengatakan bahwa hasil dari dokumentasi TNI-Polri yang telah disampaikan ke Cikeas tiga hari pasca hari pencoblosan menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Hatta unggul 53 persen.

Untuk itu, agar pelaksanaan proses pilpres ini berjalan jujur, adil dan bermartabat, Gema Nusantara mendesak TNI-Polri membuka semua data hasil dokumentasi C1 TPS dan PPK kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Kita akan melihat apakah TNI-Polri yang terikat sumpah dan sapta marga untuk setia bersama rakyat, negara dan konstitusi atau tunduk kepentingan besar kekuasaan dan kepentingan asing yang sangat berkepentingan dengan hasil pilpres kali ini," ujar Muhammad Adnan. [ald]