Pemerintah Indonesia dengan tegas menuntut pihak yang bertanggungjawab atas kecelakaan Malaysia Airlines MH17 diadili.
Penegasan itu disampaikan Duta Besar Desra Percaya, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Senin (21/7), tak lama setelah DK PBB mengadopsi Resolusi No. S/RES/2166 (2014).
Resolusi ini disahkan secara konsensus dan diko-sponsori oleh 13 anggota DK PBB dan negara-negara yang warga negaranya menjadi korban, termasuk Indonesia.
Ditambahkan Dubes Desra, evakuasi jenazah korban juga harus dilakukan dengan cara-cara terhormat dan profesional.
“Jenazah para korban juga harus segera dipulangkan tanpa ada penundaan lebih lanjut,†ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi.
Resolusi DK tersebut pada prinsipnya mengutuk keras penembakan jatuh pesawat MH17. Selain itu, DK PBB menyerukan agar penyelidikan internasional yang penuh, menyeluruh dan independen segera dilakukan. DK PBB juga menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga korban dan menyerukan agar otoritas penyelidik dijamin keamanannya, serta diberikan akses menuju lokasi jatuhnya pesawat.
Resolusi ini disahkan setelah pertemuan darurat pada hari Jumat (18/7), sehari sejak MH17 jatuh dan pertemuan tertutup pada hari Minggu (20/7) hingga Senin dini hari (21/7).
[dem]
