Berita

ilustrasi/net

Politik

Dukungan PKS Jadi Semakin Mencurigakan

SENIN, 21 JULI 2014 | 20:03 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kabar yang telah beredar sejak Minggu malam (20/7) yang mengatakan bahwa DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar rekapitulasi formulir C1 dari Aceh sampai Papua berakhir dengan ketidakjelasan.

Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang sampai waktu yang ditentukan (Senin siang, 21/7) juga tampak lenggang. Bahkan jurnalis yang ingin meliput diusir oleh pihak keamanan gedung.

Informasi terakhir yang beredar mengenai ketidakjelasan rekapitulasi itu datang dari politisi PKS Fachri Hamzah. Anggota Komisi III DPR RI itu telah menjelaskan kepada tim hukum pemenangan Prabowo-Hatta bahwa ada persoalan teknis sehingga kegiatan dibatalkan.


Pihaknya juga sudah berkordinasi dengan stasiun televisi milik Aburizal Bakrie dan Hary Tanoesoedibjo yang sedianya akan meliput langsung rekapitulasi itu.

Mau tidak mau, pembatalan rekapilutasi ini menambah panjang daftar pertanyaan mengenai keseriusan PKS mendukung Prabowo-Hatta. Keinginan PKS menggelar rekapituasi C1 pun menuai pertanyaan: mengapa baru sekarang? Mengapa tidak dari kemarin-kemarin?

Tim kampanye Prabowo-Hatta juga dinilai semakin tidak folus dan blunder.

Awalnya, saat sejumlah lembaga survei politik mengumumkan hasil Quick Count pihak Prabowo-Hatta mengajak menunggu pengumuman resmi dari KPU. Ajakan ini antara lain didasarkan pada pengakuan bahwa sejumlah lembaga survei politik memiliki hasil yang berbeda. Lalu, saat KPU mau mengumumkan, kubu Prabowo-Hatta mengatakan menemukan kecurangan yang massif.

Kalaulah memang kubu Prabowo-Hatta menemukan kecurangan, mengapa baru sekarang mereka menyampaikan hal itu. Juga, kalau memang ada kecurangan, mengapa semua saksi di setiap tingkat rekapitulasi yang dilakukan KPU menerima dan menandatangani?

Pertanyaan yang tidak kalah penting berkaitan dengan keseriusan dukungan PKS. Kalau lah memang PKS melakukan rekapitulasi formulis C1, mengapa juga barus sekarang mereka mengatakan akan mengumumkan kepada publik? Dan mengapa pula rekapitulasi itu dibatalkan dengan alasan teknis, setelah menjadi pembicaraan masyarakat luas.

Bukankah selama ini kader PKS dikenal militan? PKS pun kerap digambarkan memiliki infrastruktur yang lengkap hingga ke TPS. Tetapi mengapa kebobolan? Apakah dukungan PKS tidak seserius yang dibayangkan dan digambarkan?

Model dukungan seperti yang diperlihatkan PKS inilah yang membuat tim kampanye Prabowo-Hatta sulit untuk bekerja dan memenangkan pilpres.

Selebihnya, wallahualam. [dem]  

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya