Berita

Politik

Pilpres 2014 Paling Parah, Kemana 58 Juta Suara

SENIN, 21 JULI 2014 | 13:34 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kalangan aktivis menilai bahwa Pilpres 2014 merupakan pemilihan umum paling buruk dan paling parah dalam sejarah Indonesia pasca Orde Baru.

Diperkirakan, sekitar 58 juta suara rakyat hilang, dibuang, dirusak dan tidak dihitung.

“Ada apakah gerangan?” tanya mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Haris Rusly Moti.


KPU telah menetapkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilpres 2014 adalah sebanyak 190.307.134 pemilih. Angka ini disebutkan bertambah sebanyak 2,4 juta dari jumlah DPT pemilihan anggota lembaga legislatif.

Jaringan media JPNN mengatakan sudah menyelesaikan penghitungan 96,38 persen suara. Sementara KawalPemilu.Org yang konon dikelola mantan juara olimpiade matematika, Ainun Najib, sudah mengolah data dari 461.530 TPS dari total 478.828 TPS yang ada.

Untuk sementara, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla disebutkan masih unggul. Dari 127.065.051 suara sah, pasangan nomor urut 2 itu mendulang 67.096.440 suara alias 52,80 persen.

Sementara Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk sementara memperoleh 59.968.611 suara sah atau 47,19 persen.

“Tinggal 5 juta suara lagi yang belum masuk. Jika semuanya sah maka total suara sah sebanyak 132 juta lebih. Bila dibandingkan dengan jumlah pemilih versi KPU sebanyak 190.307.134 orang, maka suara rakyat yang hilang sebanyak 58 juta orang lebih,” ujar Haris dalam pesannya.

Itulah sebabnya ia menyebut Pilpres 2014 merupakan pemilihan umum terburuk karena suara rakyat yang hilang, tidak sah, sengaja tidak dihitung, dibuang, dikurangi, mencapai 58 juta, atau 45,6 persen.

Karena sejumlah persoalan inilah, menurut hematnya, pengumuman hasil pemungutan suara patut ditunda sampai KPU menyelesaikan penghitungan dengan sebaik-baiknya.

“Tunda penetapan hasil Pilpres 2014, bongkar dan selidiki lenyapnya suara rakyat yang dirusak, dan dimakan hantu, ujarnya.

“Semoga KPU tidak bertindak sebagai partai pengusung dengan terlibat merusak dan mengubur suara rakyat untuk menggelembungkan suara capres tertentu,” demikian Haris.  [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya