. Polri diminta tidak segan-segan menghadapi kemungkinan aksi massa yang anarkis atau melakukan kerusuhan saat pengumuman pemenang pilpres oleh KPU, 22 Juli besok.
Hal tersebut sesuai dengan aturan dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
"Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, Polri jangan segan-segan menerapkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009," Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin (21/7).
Dalam Pasal 5 (1) Perkap itu ditegaskan, penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari enam tahap, yakni pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul, gas air mata, semprotan cabe atau alat
lain sesuai standar Polri.
"Terakhir, kendali dengan menggunakan senjata api yang bisa menghentikan tindakan pelaku yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian bagi masyarakat maupun polisi," terang Neta.
Dengan Perkap ini, lanjut Neta, Polri diharapkan bisa bertindak tegas untuk mencegah terjadinya kemungkinan kerusuhan massa, khususnya di Jakarta. Sehingga tidak ada alasan bahwa Polri kecolongan jika terjadi kerusuhan pasca pengumuman Pilpres pada 22 Juli.
Sebelumnya Neta mengingatkan, Polri jangan sampai kecolongan memantau dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) detik demi detik jelang mengumumkan hasil pilpres. Menurutnya, Polri bisa saja kecolongan sehubungan dengan adanya pelaksanaan Operasi Ketupat untuk pengamanan Lebaran dan Jalur Mudik 2014.
[rus]
