Proses demokrasi di Indonesia selalu menjadi perhatian dunia, lebih-lebih Indonesia adalah negara paling demokratis secara prosedural bersama dengan India. Bukti perhatian dunia juga ditunjukkan oleh Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki Moon, ketika berkomunikasi dengan SBY.
Karena itu, kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, semua pihak harus menjaga proses demokrasi ini berjalan baik. Misalnya dengan menjaga sikap serta tak mengerahkan massa pada 22 Juli saat KPU mengumumkan hasil pilpres.
"Pengerahan massa jelas tidak bagus, termasuk untuk nama baik Indonesia di dunia internasional. Kalau massa dikerahkan kesannya bahwa akan ada ancaman-ancaman dari sana atau sini. Padahal sejauh ini, tak ada indikasi ke arah sana," kata Ray beberapa waktu lalu (Sabtu, 19/7).
Menurutnya, rencana kubu Prabowo yang akan mengerahkan massa pada 22 Juli ke Gedung KPU Jakarta bukanlah langkah yang tepat dan bijak. Lebih-lebih rencana itu dimaksudkan untuk mendatangkan kedamaian dan menjaga KPU dari tekanan.
"Pengumpulan massa di sekitar KPU jelas bukanlah tindakan yang dapat memberi rasa damai, apalagi menghindarkan KPU dari berbagai tekanan. Kata menghindarkan KPU dari tekanan seperti memberi sinyal bahwa akan ada kelompok-kelompok yang akan menekan KPU. Kelompok mana? Menekan apa? Dan untuk apa? Tak jelas juga itu," ucapanya.
Ray menekankan bahwa siapapun tak patut melakukan reaksi atas kesimpulan yang bersifat asumsi. Lebih-lebih sudah banyak kelompok masyarakat yang menyatakan sebaiknya menghindarkan pengumpulan massa di KPU.
"Pengerahan massa karena dasar asumsi kan tidak tepat. Jangankan massa, TNI saja sebaiknya tak perlu dilibatkan di lokasi. Kita sudah biasa melakukan pemilu. Dan selalu ada cara menyelesaikan ketidakpuasan secara beradab. Cara itu sudah dibuat dalam sistem," bebernya.
Dalam konteks itu, lanjut Ray, dirinya menyatakan layak memberi apresiasi terhadap kubu Jokowi-JK yang telah menghimbau agar massa ProJokowi sebaiknya tidak bergerombol ke gedung KPU. Itu artinya, kubu Jokowi tidak akan melakukan intimidasi ke KPU dengan model pengumpulan massa.
"Inilah yang sejatinya harus juga dilakukan oleh kubu Prabowo.
Toh sejauh ini, KPU juga terlihat akan bekerja secara independen, transparan, dan partisipatif. Belum ada tanda-tanda bahwa KPU misalnya akan mempersulit atau mengistimewakan capres tertentu," jelas Ray.
[ian]
