Berita

Jusuf Kalla

Wawancara

WAWANCARA

Jusuf Kalla: Di Era Saya Munas Dipercepat 2 Bulan, Kenapa Sekarang Mau Diundur 3 Bulan

JUMAT, 18 JULI 2014 | 09:41 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Saat menjabat Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla tidak pernah meminta kepada Fadel Muhammad agar musyawarah nasional (munas) digelar Januari 2015.

’’Saya tidak pernah ingat bertemu dengan Fadel. Justru di zaman saya mereka mendesak agar munas dipercepat, sehingga pengurus baru menentukan koalisi dengan pemerintahan,’’ kata bekas Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) kepada Rakyat Merdeka, Rabu (16/7).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkat Fadel Muhammad mengatakan, JK saat menjabat Ketua Umum Partai Golkar meminta agar Munas dilakukan Januari 2015. Kemudian diputuskan dalam Munas di Riau pada tahun 2009.


JK selanjutnya mengatakan, semua kader Partai Golkar  harus taat pada AD/ART, termasuk harus menyelenggarakan munas lima tahun sekali.

“Saat saya jadi Ketua Umum Partai Golkar,  para kader mendesak saya agar Munas dipercepat yang seharusnya Desember 2009, tapi dilaksanakan Oktober 2009,’’ papar Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa konsekuensi Munas dipercepat itu?
Pengurus baru  yang menentukan koalisi dengan pemerintahan saat itu. Makanya  mana mungkin saya minta munas itu diundur, termasuk munas yang akan datang. Logikanya dimana? Saya malah setuju munas dipercepat dua bulan.

Saat itu Fadel mengaku bertemu Anda, ini bagaimana?
Fadel waktu itu Ketua DPD Partai Golkar Gorontalo. Saya tidak ingat lagi 5-6 tahun lalu saya panggil dia. Kalau saya panggil, urusannya apa.

Mungkin Fadel dipanggil karena sebagai Ketua Munas?
Tidak lah. Terus terang waktu itu saya di pihak Surya Paloh. Mana bisa saya panggil Fadel karena dia di pihak Aburizal Bakrie. Kemudian saya setuju pengurus baru menentukan hubungannya dengan pemerintahan yang baru. Saya tidak mungkin lagi mengubahnya. Berilah kesempatan pengurus baru untuk bisa menentukan arah kebijakan ke depan. Itu permintaan mereka kepada saya ketika menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Bukankah Anda sebagai penanggung jawab munas ketika itu?

Betul.  Tapi begitu saya buat laporan pertanggungjawaban, saya dan pengurus demisioner.  Saya tidak memiliki kuasa lagi, tidak ikut rapat-rapat lagi, apalagi menentukan hasil munas.

Saya juga tidak menentukan munas berikutnya.

Kalau begitu, Anda tahu dari mana soal penentuan munas berikutnya?
Saya kan tanya Andi Mattalatta dan kawan lainnya, apa  pernah dengar Munas berikutnya 2014 atau 2015. Mereka menyatakan tidak dengar kok.

Tapi yang jelas saya setuju dipercepat, karena di masa kepemimpinan saya juga dipercepat.
 
Menurut Anda,  keputusan Munas atau AD/ART yang lebih diutamakan?
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (RT) adalah keputusan yang lebih tinggi daripada hasil munas. Dalam AD/ART kan sudah ditetapkan, yakni Munas dilakukan 5 tahun sekali.

Jadi selayaknya apa yang tertuang dalam AD/ART itu dijalankan, yakni 5 tahun sekali. Kalau dipercepat boleh saja asal di tahun yang sama, seperti di era saya munas dipercepat dua bulan. Tapi kenapa sekarang mau diundur tiga bulan.
 
Kalau munas dilaksanakan 2015 berarti melanggar AD/ART dong?
Biar menilai sendiri saja. Dalam AD/ART, munas diselenggarakan lima tahun sekali. Semua kan harus taat AD/ART karena itu keputusan tertinggi.

Tapi  kalau munas diundur, berarti pengurus sekarang ini dua kali memutuskan koalisi. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya