Berita

ilustrasi/net

Warga Jawa Barat Diajak Kawal Suara agar Tidak Hilang

KAMIS, 17 JULI 2014 | 14:13 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Berdasarkan hasil hitung cepat, suara Jokowi-JK di Jawa Barat mencapai 40-41 persen. Fakta ini harus dijaga oleh warga Jawa Barat sehingga tidak suara yang dihilangkan aatau dicuri.

Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan asal Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka. Selain merujuk pada hasil hitung cepat, Rieke pun mencatat, berdasarkan rekapitulasi suara real count Pilpres 2014 per 17 Juli 2014 Pukul 11.08 WIB, yang bersumber website KPU dan kawalpemilu.org, suara nasional untuk Prabowo-Hatta 47,17 persen dan untuk Jokowi-JK 52,82 persen.

Rieke juga mencatat, ada beberapa KPUD yang belum terlihat update hasil pleno di website KPU, meski proses pleno di tingkat kabupaten dan kota, mayoritas sudah selesai. Keterlambatan ini agak janggal dengan jumlah DPT dan luas wilayah yang seharusnya bisa dilakukan cepat.


"Semakin lambat terbuka informasi hasil Pilpres ke publik, semakin rentan manipulasi terjadi, transaksional dilakukan. Praktek-praktek penggelembungan suara dengan berbagai modus harus diwaspadai," kata Rieke beberapa saat lalu (Kamis, 17/7).

Masih kata Rieke, indikasi penggunaan surat suara sisa yang bisa terlihat dilonjakan partisipasi pemilih yang tak wajar seperti indikasi di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor.  Diperkirakan ada 10 juta surat suara sisa di Jabar yang hingga saat ini belum bisa diperlihatkan fisiknya oleh penyelenggara. Belum lagi kabar yang mengatakan ada 7 juta surat suara tambahan yang dicetak di Jawa Tengah atas order oknum tertentu untuk disebarkan di Jabar dan Banten.

"Semoga kabar itu tidak benar, tapi tentu tak ada salahnya jika aparat lakukan investigasi. Segala upaya halal kita lakukan untuk kawal suara Rakyat, jangan biarkan siapapun halalkan segala cara untuk lahirkan kekuasaan yang tak halal," demikian Rieke. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya