Berita

Dino Patti Djalal

Wawancara

WAWANCARA

Dino Patti Djalal: Jabatan Ini Bukan Balas Budi Karena Saya Ikut Konvensi Capres

KAMIS, 17 JULI 2014 | 08:07 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Dino Patti Djalal menyatakan jabatan yang diterimanya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) bukanlah sebagai balas budi karena mengikuti konvensi capres Partai Demokrat.
 
“Tidak seperti itu. Mungkin Pre­siden SBY mengetahui kom­petensi dan track record saya. Mungkin juga beliau dan Menlu membutuhkan bantuan saya untuk persoalan diplomasi. Sebab, beberapa waktu ke depan jadwal diplomasi sangat padat,” kata Dino Patti Djalal kepada Rakyat Merdeka di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/7).

Seperti diketahui, Presiden SBY melantik Dino Patti Djalal sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/7).


Bekas duta besar untuk Ame­rika Serikat itu dilantik meng­gantikan Wardhana yang akan mengemban tugas baru sebagai duta besar untuk Turki.

Dino Patti Djalal selanjutnya mengaku akan bekerja keras men­jalankan tugas yang diberi­kan kepadanya sebagai Wamenlu.

 Berikut kutipan selengkapnya;

Bagaimana awal penunju­kan Anda sebagai Wamenlu?

Beberapa hari sebelumnya, saya diberi kabar oleh pihak Ista­na, bahwa saya akan dijadikan Wamenlu. Saya sempat kaget ketika pertama kali mendengar­nya.

Namun saya mempunyai komitmen kalau negara me­manggil atau membutuhkan saya, tentu saya harus siap meneri­manya.  
 
 Anda menjabat Wamenlu dan komisaris di perusahaan negara, bagaimana membagi waktunya?
Itu gampang sekali. Kalau dari segi waktu tidak masalah. Kalau komisaris ketemunya sebulan sekali dengan direksi. Itu pun tidak harus hadir setiap perte­muan.

Saya sudah pernah punya pe­ngalaman ketika menjadi ko­misaris Danareksa. Komisaris tidak masuk ke operasional dan lebih memberikan pandangan ke direksi.

Mana yang akan diprioritas­kan?

Kedua-duanya akan saya prioritaskan. Tapi jadwal sebagai Wamenlu sudah tentu lebih padat dibanding  komisaris. Tentu  lebih banyak waktu di Kemenlu. Sebab,  akan banyak pertemuan dan diplomasi dengan manca­negara yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Apa yang membuat Anda menjadi Wamenlu?
Untuk lebih tepatnya tanyakan saja kepada  Pak Presiden. Yang jelas jabatan ini bukan balas budi karena saya ikut konvensi capres Partai Demokrat.

Kalau analisa saya mungkin karena saya sudah 27 tahun jadi di­plomat. Mungkin ada faktor ke­be­runtungan yang saya alami. Pada­hal,  banyak rekan-rekan saya yang lebih senior dalam hal diplomasi.

Bagaimana pembagian tugas dengan Menlu?
Saya harus duduk dengan be­liau untuk menerima arahan de­ngan beliau. Secepat mungkin akan duduk bersama untuk menentukan tugas-tugas apa saja yang akan saya jalankan. Beliau atasan saya. Apa pun yang di­arahkan akan saya lakukan dengan baik.

Apa sudah ada program yang akan Anda jalankan?

Saya akan fokus pada tiga hal. Pertama, mengenai diaspora. Saya ingin terus aktif mengga­lang diaspora Indonesia di selu­ruh dunia agar menjadi kekuatan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Nanti Agustus akan ada kongres diaspora internasional.

Kedua, saya akan mensosia­lisasikan ASEAN Economic Community (AEC) ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebab, masih banyak warga In­donesia yang belum memahami apa itu AEC. Dari pengalaman 6 bulan terakhir saya keliling Indonesia di 40 kota, sering sekali mendapat pertanyaan AEC itu apa, itu satu hal penting yang saya akan perhatikan.

Ketiga, saya akan membantu pemerintah daerah untuk me­ngembangkan daerahnya secara mandiri tanpa harus mengan­dalkan APBN. Jadi jauh lebih banyak membantu bupati atau walikota dan gubernur yang ingin memanfaatkan sumber-sumber dana internasional. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya