Berita

Fadel Muhammad

Wawancara

WAWANCARA

Fadel Muhammad: Pak Jusuf Kalla Yang Kasih Tahu Munas Golkar Digelar Awal 2015

RABU, 16 JULI 2014 | 09:40 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Partai Golkar bergejolak usai pilpres lalu. Ada desakan agar segera Munas digelar untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB).

Sebab, ARB dinilai gagal menghantar Partai Golkar sebagai pemenang dalam pileg lalu, dan gagalnya ARB menjadi capres atau cawapres.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad tidak setuju pergantian ARB secara mendadak. Sebab, dalam Munas ke-8 di Riau, 2009, memutuskan pergantian ketua umum dilakukan pada Januari 2015.


“Saya pikir kita harus bersikap gentleman dan menghargai putusan organisasi. Kita harus menghargai ketua umum Pak ARB,” kata Fadel Muhammad kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta,  Senin (14/7). “Kalau ada yang ingin menjadi ketua umum Golkar, silakan. Cuma saya menghimbau agar menghargai hasil Munas di Riau,” tambahnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bukankah banyak elite Golkar minta agar Munas dipercepat?
Memang sekarang banyak yang minta Munas dipercepat atau bahkan Munaslub. Maka ada yang mengindikasikan Golkar pecah.

Yang mesti diingat, saya itu adalah Ketua Munas Golkar ke-8 di Riau, 2009, dengan putusan sudah jelas, Munas berikutnya 2015.

Apa benar Munas dilaksanakan 2015 keinginan ARB?
Tidak benar. Yang benar adalah Pak Jusuf Kalla saat itu panggil saya ke ruangannya di DPP dan memberitahukan kepada saya bahwa DPP sudah memutuskan Munas Golkar berikutnya awal 2015.

Lalu saya bilang, bukankah seperti biasanya Oktober 2014 Munas harus dilakukan. Tapi Pak Jusuf Kalla bilang nggak. Beliau menegaskan kepada saya bahwa seharusnya yang berkeringat itu yang mengatur di kabinet dan kebijakan Golkar selama 5 tahun ke depan. Jadwal yang seharusnya memang 20 Oktober 2014. 

Apa Anda saja yang tahu soal itu?
Kalau tidak salah waktu saya menemui Pak Jusuf Kalla, ada Agung Laksono juga kok. Maka saya sebagai ketua Munas waktu itu meminta kepada Komisi Organisasi dalam Munas merubah jadwal Munas berikutnya. Saya yang pegang palunya dan itu saya ketuk palu di rapat pleno, semua sepakat Munas berikutnya Januari 2015.  Saya sebagai Ketua Munas tahu seluk-beluknya dan dapat saya pertanggungjawabkan semuanya.

Jadi, Munas Golkar di tahun 2015 itu bukan kemauan Pak ARB, karena beliau terima jadi saja. Ini atas perintah ketua umum sebelumnya yakni Pak Jusuf Kalla.

Apa Anda akan beberkan fakta-fakta itu?
Ya, saya akan saya beberkan fakta mengenai kenapa Munas diselenggarakan 2015 pada sidang pleno DPP Partai Golkar.

Kapan?
Saya perkirakan pleno DPP akan diselenggarakan sesudah Lebaran. Penjelasan ini perlu diketahui supaya tahu duduk perkaranya.

Sekarang gejolak semakin keras dan sudah menjurus ke hal tidak benar. Saya tidak memihak kepada siapa-siapa. Tapi kebenarannya seperti itu.

Ada yang ingin ARB secepatnya diganti karena dianggap gagal pimpin Golkar, ini bagaimana?
Tidak bisa begitu dong. Memang suara Partai Golkar hanya naik satu persen dibanding Pemilu 2009. Tapi kan tidak turun. Itu semua berkat kepengurusan yang sekarang ini.

Ada yang bilang karena Aburizal Bakrie gagal menjadi capres atau cawapres dalam pileg lalu, ini bagaimana?
Itu masih bisa diperdebatkan, karena Pak ARB sadar elektabilitasnya tidak terlalu tinggi dibanding calon lainnya. Beliau realistis dan cerdas mengambil langkah yang rasional.

Pak ARB tidak jadi nyapres itu sudah dijelaskan juga dalam rapat pleno, termasuk keputusan untuk berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Semua menerima pernyataan Pak ARB.

Apa himbauan Anda terhadap masalah ini?
Kita semua harus menghormati keputusan Munas 2009. Siapa pun yang memimpin di Golkar harus dihormati, termasuk pemimpin terpilih berikutnya.

Kader Golkar harus komit dengan pemimpinnya. Bukan karena ambisi segelintir orang, maka merusak semuanya. Pergantian kepemimpinan Golkar waktunya belum tepat. Kita semua harus taat hasil Munas.

Kenapa ada desakan Munas Golkar dipercepat?

Ini mereka mau mengatur kabinet, karena kabinet disusun Oktober ini. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya