Berita

jokowi/net

Isu Intervensi Asing untuk Serang Jokowi Rendahkan Martabat Rakyat Sendiri

RABU, 16 JULI 2014 | 15:39 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Publik harus kembali diingatkan bahwa campur tangan asing terhadap kedaulatan Indonesia menjadi komitmen semua capres sebagai hal yang tidak boleh terjadi.

"Jangan sampai pengalaman buruk di masa lalu terjadi lagi, dimana ada elemen bangsa ini yang sengaja  mengundang keterlibatan asing dan mencampuri kedaulatan Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh PRRI/Permesta," kata Jurubicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, beberapa saat lalu (Rabu, 16/7).

Pernyataan Hasto ini terkait dengan tuduhan kubu lawan yang mengeksploitasi intervensi asing di dalam pilpres 2014, terutama dalam menyikapi kunjungan mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Hasto pun meminta kubu Prabowo-Hatta memahami bahwa Jokowi itu asli Indonesia, berkepribadian Indonesia, dan besar di Indonesia.


"Mereka yang menggunakan isu intervensi asing sama saja merendahkan martabat dan kedaulatan rakyat sendiri. Jangan hanya karena gagal dengan berbagai bentuk serangan hitam, dan rakyat tetap memberikan dukungan pada Jokowi, lalu digunakan isu asing untuk menutup kekalahan," ucap Hasto.

Untuk itu, Tim Kampanye Jokowi-JK mengajak semua pihak untuk menjaga suasana aman dan tenteram. Bagaimanapun Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK itu adalah pemimpin Indonesia yang telah ditetapkan sebagai capres-cawapres Indonesia.

"Kami percaya pada kenegarawanan dan patriotisme kedua pasangan calon. Mereka harus kita hormati bersama. Jangan merendahkan proses pemilu presiden yang berlangsung aman, dan memberi kesempatan luas bagi rakyat bicara, akhirnya direndahkan kualitasnya dengan menampilkan isu intervensi asing dalam pilpres," harapnya.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan ini mengajak agar segala sesuatunya ditempatkan secara proporsional. Apalagi, Indonesia bertekad untuk bangkit akibat ketergantungan terhadap impor pangan, minyak dan barang-barang konsumsi.

"Untuk itulah pilpres secara langsung diletakkan. Agar ke depan tidak ada jarak lagi antara kebijakan pemerintahan negara dengan aspirasi rakyatnya yang sungguh-sungguh ingin berdaulat," demikian Hasto. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya