Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah mendapat instruksi untuk mendata formulir C1 di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
Kapuspen Mabes TNI, Mayjen Fuad Basya, menyatakan, petugas teritorial dari TNI AD hanya mencatat hasil pemungutan suara untuk keperluan pemetaan kekuatan politik dan kerawanan konflik sosial di daerah.
"Memang tidak ada imbauan secara formal. Tapi, kalau ada yang mencatat hasil, itu hanya pendataan teritorial mereka," kata Fuad kepada wartawan, dikutip dari JPNN.
Dia akui, personel TNI di daerah memang ditugaskan mengamati peta kekuatan pemilu, termasuk angka dan persentase perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan begitu, ada antisipasi potensi perselisihan yang muncul. Dia juga menegaskan bahwa TNI tidak mengurusi masalah rekapitulasi formulir C1 seperti yang dilakukan kepolisian untuk keperluan antisipasi masalah hukum perselisihan suara.
Sementara, masih dikutip dari sumber yang sama, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Ronie F. Sompie, masih merahasiakan rekapitulasi formulir C1 hasil pemungutan suara Pilpres 9 Juli. Ditegaskannya, data yang Polri pegang bukan untuk perbandingan penghitungan suara.
Polri tidak akan membuka data tersebut kecuali untuk penegakan hukum. Hal itu merupakan upaya mencegah timbulnya kerawanan dan gangguan keamanan serta ketertiban usai pilpres.
Menurut dia, Polri bukan pihak yang berkompeten dalam menjelaskan proses penyelenggaraan pemilu. Perolehan suara yang mereka pegang saat ini juga tidak digunakan untuk data pembanding dengan hasil penghitungan cepat (quick count) serta penghitungan KPU.
Sompie menuturkan, yang terpenting, kepolisian mencatat hasil rekapitulasi TPS, bahkan memperkuatnya dengan foto. Anggota polisi yang bertugas ketika itu juga harus siap menjadi saksi kalau nanti ada perselisihan hasil penghitungan suara di KPU.
Kabar adanya keterlibatan TNI-Polri dalam penghitungan suara mencuat seiring rumor "Cikeas Center". Dikabarkan, data yang diperoleh Polsek dan Koramil setempat sudah diverifikasi di tingkat desa melalui Babinsa sehingga dengan cepat bisa dikirim ke Cikeas Center.
Data real count Cikeas Center itu sampai dengan cepat karena Presiden SBY menggunakan jalur Polri-TNI di seluruh Indonesia. Dengan demikian, wilayah paling pelosok pun bisa dijangkau.
Pihak Istana Presiden sudah membantah kabar adanya Cikeas Center tersebut. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menegaskan bahwa tidak ada pusat tabulasi suara di Cikeas atau yang kemudian disebut Cikeas Center yang berkaitan dengan SBY maupun keluarganya.
"Sehubungan berita di media online yang menyebutkan proses perhitungan suara Pemilu Presiden Tabulasi Cikeas Centre, kami menegaskan, tidak pernah ada tabulasi perhitungan suara di Cikeas atau tabulasi Cikeas Centre," kata jurubicara Kepresidenan, Julian Pasha, dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/7), dikutip dari Antara.
Pada bagian lain, KPU kembali menegaskan telah berupaya melakukan transparansi dengan memasukkan data C1 ke website yang beralamat di http://pilpres2014.kpu.go.id.
Hingga enam hari setelah pencoblosan kartu suara Pilpres 2014, KPU telah menerima unggahan formulir C1 atau formulir hasil rekapitulasi tingkat pemungutan suara (TPS) hingga 90 persen.
[ald]
