. Penandatanganan parmeanen Koalisi Merah Outih merupakan langkah bagus untuk memulai tradisi koalisi partai politik yang bersifat jangka panjang. Namun, tanpa terlebih dahulu mengubah desain sistem kepartaian dan format pemilu di Indonesia, koalisi parlemen itu hanya akan bagus di atas kertas, atau hanya sekadar menjadi pemanis politik, bukan menjadi substansi sistem kepartaian.
"Koalisi yang hanya diatur oleh internal mereka rawan pecah. Bahkan jika hanya menyebut target-target makro seperti memertahankan Pancasila, UUD 1945 dan sejenisnya," kata pengamat politik Ray Rangkuti di Jakarta, Selasa (15/7).
Karena target makro, pada hakikatnya sama saja hanya memertemukan apa yang telah dipastikan harus bertemu. Sementara yang jadi masalah, bangunan koalisi di Indonesia jika menyentuh isu-isu turunan, format fraksi di DPR, serta mekanisme penentuan calon presiden dan calon wakil presiden, seringkali menjadi sumber keretakan.
"Apakah misalnya koalisi akan memilih bersikap diam atas kasus lumpur Lapindo, penyelesaian kasus Bank Century, mengembalikan UUD kepada UUD 45 tanpa amandemen? Demikian juga dalam menghadapi isu-isu kenegaraan di masa depan," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia ini.
Di wilayah itu saja, menurut Ray, terdapat perbedaan mencolok di antara tujuh parpol anggota Koalisi Merah Putih. Karena itu jika hanya bertemu pada isu-isu besar, koalisi menurutnya sudah pasti akan terjadi. Bahkan partai wajib bersama-sama berkoalisi untuk isu-isu besar. Sebab koalisi atas dasar yang sudah ditetapkan konstitusi, sifatnya menjadi wajib bagi semua parpol.
"Tantangan terbesar (koalisi) partai ini adalah mekanisme menentukan capres mereka pada pilpres berikutnya. Jika Koalisi Merah Putih tak berbicara sedetail ini, dapat disebut koalisi hanya reaksi sesaat," terang Ray seperti dikutip dari
JPNN.
Artinya, dibentuk berdasarkan kepentingn untuk mengikat parpol agar tak 'lari' sendiri-sendiri mencari teman koalisi. Apalagi santer terdengar, partai Golkar dan Partai Demokrat, kata Ray, mulai melirik teman partai lain. Maka, dengan adanya penandatanganan Koalisi Permanen Merah Putih, maka Gerindra, PAN dan PKS tidak akan ditinggal sendiri.
"Jadi saya menilai ketiga partai ini melangkah cepat untuk mengikat Golkar, PPP dan PD yang memang terlihat gagap menghadapi perkembangan politik. Tapi selama koalisi tak diupayakan untuk diikat secara konstitusional, seperti mengikatnya ke KPU, nasib koalisi nampaknya akan berumur pendek dan tentu saja tak parmanen," demikian Ray.
[rus]
