. Sudah hampir seminggu Israel membombardir Jalur Gaza Palestina. Sedikitnya lebih dari 180 warga Palestina gugur dan ratusan lainnya terluka. Sebagian besar merupakan warga sipil terdiri dari anak-anak dan perempuan.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Surahman Hidayat meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan respon yang lebih tegas terhadap Israel.
"Kami meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk memberikan respon yang lebih keras terhadap Israel. Tidak sekadar mengecam dan meminta DK Keamanan PBB agar Israel menghentikan serangan kejam tersebut," tegas Surahman seperti dikutip dari dpr.go.id, Selasa (15/7).
Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia dapat menginisiasi negara-negara Muslim lainnya untuk bersama-sama menyeret Israel ke Mahkamah Internasional atas aksi genosida akhir-akhir ini di Jalur Gaza. "Saya kira jika kebijakan ini yang akan diambil pemerintah, DPR akan mendukung penuh," tegasnya.
Terkait peran apa yang dapat dilakukan oleh parlemen terhadap tragedi yang saat ini tengah menimpa Jalur Gaza, Surahman memaparkan, DPR RI melalui BKSAP selalu konsisten untuk terus memberikan dukungan atas terwujudnya kemerdekaan Palestina. Sikap itu ditunjukkan dalam forum-forum parlemen, baik itu regional seperti APPF (Asia Pacific Parliamentary Forum) maupun internasional seperti dalam IPU (Inter-Parliamentary Union), atau PUIC (Parliamentary Union of the OIC Member States).
Bahkan pada Konferensi PUIC ke-9 di Palembang tahun Januari 2012, Delegasi DPR RI berhasil memasukkan klausul untuk melakukan kunjungan ke Jalur Gaza oleh pimpinan parlemen anggota-anggota PUIC. "Kami bersama Ketua DPR dan Grup Kerja Sama Parlemen Indonesia-Palestina pada 5 Desember 2012 berhasil berkunjung ke Gaza sebagai kunjungan pendahuluan dari rencana implementasi dari keputusan Konferensi PUIC di Palembang tersebut," ungkap dia.
Dikemukakannya, jauh sebelum usulan PUIC, Ketua DPR RI dan Ketua BKSAP telah melakukan kunjungan ke Jalur Gaza pada tahun 2010 dimana situasi Gaza ketika itu persis seperti saat ini. "Inilah bentuk solidaritas DPR yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah," tandas Suharman.
Terkait apa yang dapat dilakukan untuk membantu rakyat Gaza saat ini, Surahman berpandangan ada dua cara yaitu, jalur bantuan kemanusiaan dan jalur politik. Pemerintah, DPR, dan LSM-LSM dapat bersinergi untuk memobilisasi penggalangan bantuan kemanusiaan secara massif untuk rakyat Gaza. Sementara secara politik, DPR dan Pemerintah dapat melakukan isolasi Israel dalam pergaulan internasional dalam banyak hal seperti dilakukan oleh beberapa negara Uni Eropa, seperti seruan penerapan kebijakan pemboikotan produk-produk Israel atau produk-produk yang diketahui mendukung penjajahan Israel atas bangsa Palestina.
Sementara isolasi Israel pada forum parlemen, tambah Surahman, DPR dapat meminta kepada Inter-Parliamentary Union atau IPU agar mempertimbangkan kembali keanggotaan Parlemen Israel.
[rus]
