Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seolah tidak berdaya menghadapi para pedagang kaki lima (PKL) di ibukota. Keberadaan oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi ini, diduga menjadi salah satu penyebab sulitnya menertibkan keberadaan para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya ini.
Permasalahan PKL di ibu kota memang seakan tidak ada habisnya. Penertiban yang dilakukan pun seakan hanya dianggap angin lalu oleh PKL. Seperti keberadaan mereka di Kawasan Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang sudah sering dikeluhkan karena menguasai hampir seluruh badan jalan yang mengakibatkan kondisi di sana menjadi semrawut.
PKL Pasar Kebayoran Lama tersebar mulai Jalan Ciledug Raya di kedua sisi jalan, kolong flyover Jalan Ciledug Raya, Jalan Kebayoran Lama di kedua badan jalan dan kolong flyover dekat persimpangan Jalan Iskandarsyah.
Akibat keberadaan PKL, lalu lintas Jalan Ciledug Raya macet parah. Demikian juga Jalan Kebayoran Lama, Jalan Iskandarsyah, Jalan Pakubuwono, Jalan Taman Gandaria dan seluruh jalan yang mengarah ke kawasan tersebut.
Upaya penertiban maupun relokasi PKL sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan. Namun sepertinya tidak membuat para PKL menyerah. Mereka tetap bertahan menolak direlokasi.
Setelah ditertibkan pun, mereka kembali berdagang di lokasi yang sama.
PKL di kawasan tersebut mengungkapkan, alasan mereka enggan direlokasi salah satunya karena sudah membayar sejumlah “upeti†untuk menempati lapak di badan jalan saat ini.
"Kita sudah bayar kepada petugas, Rp 200 ribu sebulan per lapak. Itu yang siang. Kalau malam beda lagi, Rp 400 ribu sebulan untuk satu lapak. Kita juga rajin bayar kebersihan dan keamanan. Berarti kita diperbolehkan berdagang di sini," ungkap salah seorang PKL di kawasan Pasar Kebayora Lama.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan apakah ada jaminan jika lokasi berdagang mereka dipindah bisa ramai seperti di badan jalan. "Memangnya pemerintah mau menjamin usaha kita? Sudah enak di sini, apa-apa mudah, kalau ada yang mau beli, tidak perlu repot-repot masuk ke pasar," ujarnya dengan enteng.
Warga yang tinggal di sekitar Kawasan Pasar Kebayoran Lama maupun masyarakat yang sering melintas di sana pun merasa terganggu dengan kondisi tersebut. Kemacetan arus lalu lintas yang hampir setiap hari terjadi di sana dinilai mengganggu aktivitas.
Mereka sudah berulang kali meminta pihak berwenang setempat untuk segera menertibkan para pedagang yang tidak pada tempatnya ini. Namun, keluhan ini belum ditindaklanjuti.
Mereka pun kadang berpikir sulitnya menertibkan pedagang ilegal di sana, karena adanya oknum aparat pemerintah setempat yang diduga “bermain.†Oknum ini diduga menerima uang secara rutin dari para preman di sana yang memelihara para pedagang ilegal serta memungut uang dari pedagang.
Mereka berharap Pemprov DKI Jakarta turun tangan langsung membantu menertibkan pedagang ilegal tersebut, dan dipindahkan ke dalam pasar. Apalagi, kios di Pasar Kebayoran Lama dan Pasar Bata Putih Kebayoran Lama masih banyak yang kosong.
“Kami minta Pemprov DKI Jakarta turun tangan seperti penertiban PKL di Pasar Tanah Abang. Serta mencopot jabatan lurah dan camat setempat kalau terbukti kongkalikong dengan preman dan pedagang ilegal. Tolong juga Pak Kapolda ditangkap preman-premannya yang meresahkan,†pinta warga lainnya, Budi.
Terkait hal ini, Pemprov sebenarnya sedang merancang peraturan baru untuk menangani keberadaan PKL. Pedagang akan dipindah ke penampungan. "Jakarta harus modern, layak huni, tertata rapi, manusiawi dan tidak boleh ada satu orang pun mendzalimi orang lain, harus mengadministrasikan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Dia mengaku dilema dalam menangani PKL di ibu kota. Di satu sisi, pihaknya wajib menegakkan aturan Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Namun di sisi lain, berdagang merupakan mata pencaharian PKL. "Selama hukum tidak berani kita tegakkan, walikota juga pada tidak berani menangkap mereka, ya tidak bisa tertib," tandasnya.
Ahok: Lahan Ibukota Dijual
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, kesemrawutan Jakarta karena pedagang kaki lima (PKL) tidak bisa ditolerir lagi. Hal ini dikarenakan banyak preman yang diduga menyewakan lapak-lapak PKL.
"Di seluruh dunia tidak ada PKL begitu kacau seperti di Jakarta. Kenapa begitu kacau, bukan PKL-nya yang kacau, bajingan premannya yang kacau menjual lahan-lahan di ibukota," tegasnya.
Ahok mencontohkan PKL yang masih membandel ketika pesta rakyat yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta di Monas beberapa waktu lalu. Tidak hanya sampah-sampah bekas berjualan, para PKL pun enggan beranjak dari Monas setelah acara tersebut berakhir. "Ada juga pihak tertentu yang memanfaatkan untuk membuka 3 ribu lapak baru bagi PKL," katanya.
Ahok sangat menyayangkan perilaku para PKL yang tidak bisa diatur ini. Dia pun berniat membersihkan ibu kota dari keberadaan preman. Salah satunya, dengan bekerjasama dengan aparatur negara. "Kami mau bersihkan. Negara tidak pernah kalah sama preman. Negara adalah raja preman. Jadi harus kita lawan. Kita kerja sama dengan pihak tentara," tandasnya.
Sementara untuk menciptakan tata kota yang asri serta mengurangi tingkat kemacetan, ribuan PKL yang selama ini berjualan di lokasi terlarang di wilayah Kecamatan Pesanggrahan dan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan akan direlokasi ke Jalan Raya Ciledug, Cipulir, Jakarta Selatan.
Di lokasi itu telah disediakan lahan seluas 2 hektar yang dapat menampung ribuan PKL. Diharapkan, dengan pemindahan ini, sejumlah titik di Jakarta Selatan yang selama ini semrawut oleh keberadaan PKL bisa ditata lebih baik.
Camat Pesanggrahan Eko Suroyo mengatakan, ratusan PKL yang mencari nafkah di wilayahnya, nanti akan direlokasi ke Cipulir. Ia berharap permasalahan PKL di wilayahnya dapat dirampungkan usai Hari Raya Idul Fitri. "Jadi nanti digabung PKL dari Pesanggrahan dan Kebayoran Lama untuk dipindahkan ke Cipulir," katanya.
Wakil Walikota Jakarta Selatan Tri Djoko SM mengatakan, upaya relokasi PKL Kebayoran Lama merupakan kelanjutan dari penertiban PKL di sekitar area pasar, seperti Pasar Minggu. Seperti diketahui, keberadaan PKL itu memicu berbagai masalah, mulai dari kemacetan, sampah, parkir atau pangkalan liar hingga aksi premanisme.
"Kami upayakan penertiban dengan tetap memberikan solusi. Kami arahkan agar PKL tetap bisa berusaha dan mencari nafkah, tapi dengan catatan mereka tetap tertib," katanya.
Selain berencana merelokasi ke kawasan Cipulir, menurut Tri, pihaknya telah bekerja sama dengan PD Pasar Jaya untuk merelokasi sebagian PKL Kebayoran Lama yang berjualan sayuran dan buah ke dalam gedung Pasar Kebayoran Lama, Pasar Bata Putih dan Pasar Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
"Relokasi diutamakan bagi PKL yang memiliki KTP DKI Jakarta, karena daya tampung ketiga pasar terbatas, yaitu 40 los di Pasar Kebayoran Lama, 30 los di Pasar Cidodol dan 400 los di Pasar Bata Putih," jelasnya. ***
