. Untuk menjaga keselamatan penumpang, khususnya pemudik Lebaran, sistem peralatan navigasi di setiap bandara harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Pasalnya, sistem navigasi di bandara sangat tidak layak pakai untuk mendeteksi penerbangan yang sangat padat.
Saat ini, sekitar 60 persen peralatan tersebut kondisinya sangat memprihatinkan sudah melewati batas waktu. Apalagi keberadaan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi dan Penerbangan Indonesia (LPPNPI) yang sejatinya mengatasi persoalan navigasi justru dililit skandal korupsi yang dilakukan para pejabat di lembaga tersebut.
"Bagaimana mungkin LPPNPI mampu melaksanakan tugas dan fungsinya bila lembaga tersebut justru terindikasi korupsi. Salah satu buktinya korupsi dan KKN yang terjadi di LPPNPI yang sangat kronis dan mengkhawatirkan karena lembaga itu tak mampu melaksanakan fungsinya, padahal usianya baru seumur jagung," kata Direktur Utama Lembaga Pemantau Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara (LP3KN), Jonathan, beberapa saat lalu (Senin, 14/7).
Menurut Jonathan, terjadi pembiaran terhadap korupsi dan KKN di Perum LPPNPI yang sampai saat ini belum tersentuh. Seyogyanya, kementerian perhubungan dan Meneg BUMN juga fokus mengawasi dan mengontrol sistim navigasi bandara yang tidak menjalankan fungsinya dengan benar oleh karena ada pertikaian diantara direksi yang sampai sekarang belum terselesaikan.
Persoalannya, Ichwanul Idrus selaku Dirut LPPNPI tak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya, padahal beliau mantan Direktur Navigasi Kementerian Perhubungan. "Kan lucu kalau beliau sendiri tidak memahami peralatan navigasi bandara," tegas dia.
Jonathan juga mencontohkan beberapa kejadian hampir menyebabkan kecelakaan pesawat udara yang fatal, yakni pada November tahun lalu di atas udara bandara Adisucipto antara pesawat Batik Air nyaris tabrakan dengan pesawat Air Asia. Hal itu disebabkan peralatan navigasi di bandara tersebut sudah tidak laik pakai, tak mampu melayani penerbangan yang sangat padat karena peralatan yang ada tertinggal jauh dibandingkan bandara lain di Asia.
Jonathan menambahkan, selama menjabat Direktur Utama, Ichwanul melakukan sistim pengendalian manajemen secara KKN, misalnya pengangkatan pejabat keuangan adalah mantan pejabat teknik Merpati dan pengangkatannya bukan berdasarkan kualifikasi keilmuan. Bahkan, banyak pejabat yang menduduki posisi strategis berasal dari Merpati termasuk Senior Manger ATFM itupun diduga adik kandung Ichwanul, belum lagi utang Merpati sekitar Rp 4 miliar di Perum LPPNPI sengaja diputihkan tanpa persetujuan Menteri Keuangan dan kementrian lainnya.
"Yang lebih mengkhawatirkan lagi pejabat satuan pengawas internal yang menjadi motor penggerak pengawasan perum LPPNPI dijabat orang kepercayaan Ichwanul Idrus yang merupakan mantan karyawan API2, padahal yang bersangkutan sudah dua kali grounded," demikian Jonathan.
[ysa]
