Besok, KPI Panggil RRI

. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dijadwalkan memanggil pihak Radio Republik Indonesia (RRI) terkait siaran politik, Senin (14/7).

"Banyak reaksi terhadap pernyataan saya tentang RRI. Sebagai info Senin besok KPI akan undang Direksi RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik soal siaran politik," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, Minggu malam (13/7). Sebelumnya Komisi I juga berencana memanggil jajaran direksi RRI.

Jelas Mahfudz, KPI akan klarifikasi LPP RRI terkait banyaknya aduan soal kesan ketidaknetralan dalam siaran politik tentang Pilpres 2014, bukan semata soal quick count.

"Saya bicara sebagai Ketua Komisi I DPR dimana LPP RRI adalah mitra kerja. Tugas pengawasan harus dilakukan jika ada indikasi kesalahan tupoksi. Respon sinis bisa saya maklumi, karena datang dari para pihak yang juga punya afiliasi politik terhadap capres. Kita punya tanggung jawab menjaga RRI sebagai LPP," terangnya.

Menurutnya, dalam siaran politik LPP RRI dan juga LPP TVRI harus berhati-hati karena menggunakan yang negara. Berbeda dengan lembaga survei swasta. Kehati-hatian LPP RRI lebih mendesak ketika dalam pilpres terjadi polarisasi. "Jangan sampai ada politik siaran yang dipersepsi memihak," tegas politisi PKS ini.

Klarifikasi terhadap LPP RRI oleh KPI dan Komisi I didasarkan banyaknya aduan, bukan respon subyektif kelembagaan, apalagi personal. Pada waktu LPP RRI lakukan quick count untuk pileg, sambung Mahfudz, Komisi I DPR mengingatkan agar menjaga netralitas. Dan itu dilaksanakan dengan baik.

"Jadi sekali lagi saya jelaskan, bahwa RRI dan TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang dibiayai oleh APBN. Harus berdiri di atas semuanya," ungkapnya.

"KPI telah berikan teguran ke beberapa TV swasta, termasuk Metro TV dan TV One. Komisi I mendukung sikap tegas KPI. Begitupun terhadap LPP RRI/TVRI," demikian Mahfudz. [rus]