Puasa Ramadhan dan Pilpres

MINGGU, 13 JULI 2014 | 12:43 WIB | OLEH: MUHAMMAD SULTON FATONI

â€Puasa itu perisai, maka janganlah dikotori,

dan janga pula bertindak bodoh.
Jika seseorang mengajak bertengkar maka katakan saja,
Aku sedang puasa...â€
(HR. Bukhari)

RAMADHAN tahun ini cukup spesial bagi muslim Indonesia. Di samping terdapat ibadah yang sudah ditunggu-tunggu, di bulan Ramadhan ini digelar Pemilihan Presiden Republik Indonesia. Di bulan Ramadhan, terdapat puasa yang wajib dilaksanakan. Ini satu ibadah yang mulia. Begitu juga Pemilihan Presiden, meski tampak aktivitas keduniaan, bisa bernilai ibadah jika dilandasi dengan niatan yang baik. Dua momentum penting yang harus dilalui dengan sukses.

Puasa Ramadhan itu spesial dilihat dari beberapa aspek. Diantaranya adalah aspek ketergantungan (dependen) sekaligus kemerdekaan (independen). Berpuasa itu artinya sedang melaksanakan ketetapan Allah (kutiba alaikumus shiyam). Jadi seorang muslim (makhluq) yang sedang berpuasa itu maksudnya seseorang yang sedang menggantungkan harapannya kepada Sang Khaliq.

Di samping punya sisi dependen, seorang muslim yang sedang berpuasa Ramadhan itu menjadi pribadi yang merdeka. Ia punya kekuatan untuk menjalankan puasa tanpa ada rasa takut, apalagi didikte orang lain. Kutipan hadits di atas dimaksudkan bahwa tidak ada kekuasaan apapun yang dapat menghalangi seseorang untuk berpuasa. Jika memang ada kekuatan manusia yang memaksa, maka seorang muslim harus declair, â€œSungguh saya sedang puasaâ€ (inni shaim). Inilah sisi indenpendensi di dalam ibadah puasa Ramadhan. Dependen itu hanya kepada Allah Swt. Meski begitu, manusia berhak independen di hadapan manusia lainnya. Semua manusia sama dan setara.

Dalam suasana Pilpres, semua pihak perlu menyadari bahwa setiap orang itu independen. Prinsip kesetaraan akan melahirkan kerjasama yang saling menghargai. Seorang tukang becak harus dihormati sebagai warga negara yang punya hak suara. Begitu juga seorang capres punya kehormatan yang sama sebagai warga negara yang punya hak untuk dipilih. Maka proses pemilihan presiden, seyogyanya dikawal oleh nilai-nilai religiusitas dan spiritualitas. Pilpres adalah sunnatullah memilih pemimpin untuk sebuah komunitas negara.

Jika proses Pilpres tercerabut dari nilai-nilai religiusitas dan spiritualitas maka Pilpres menjadi ajang perebutan kekuasaan, hegemoni industri dan finansial. Dalam konteks ini akan muncul orang-orang yang dependen kepada orang lain. Orang yang kuat menjadi tuan orang yagn lemah. Orang yang di pinggiran bergantung dan berharap ada di pusat kuasa. Tidak hanya itu, Pilpres yang mengabaikan nilai-nilai dan norma juga melahirkan manusia yang mengaku independen namun sebenarnya ia dependen. Padahal Pilpres itu sunnah Rasul, yaitu memilih pemimpin dari suatu komunitas, dalam hal ini Negara.

Maka belajar dari ibadah puasa Ramadhan marilah proses Pilpres ini kita jadikan sebagai ibadah memilih pemimpin. Antara yang memilih dan yang dipilih mempunyai kemerdekaan yang sama. Kedua pihak juga mempunyai Dzat untuk bergantung yang sama. Tentunya kedua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama di hadapan Allah Swt. Selamat berpuasa.

*Penulis adalah Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Populer

Berita

Puasa Ramadhan dan Pilpres

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern