Berita

burhanuddin muhtadi/net

Politik

Pernyataan Burhanuddin Paling Provokatif dalam Sejarah Pemilu Era Reformasi

JUMAT, 11 JULI 2014 | 19:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kecurangan KPU yang dilontarkan Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi terus menuai kecaman. Direktur Puspol Indonesia Ubedilah Badrun mengatakan pernyataan Burhanudin merupakan pernyataan paling provokatif sepanjang sejarah pemilu Indonesia pasca Reformasi.

"Meragukan KPU sah-sah saja tetapi kalau sampai mengganggap quick count sebagai kebenaran mutlak sangat keliru," kata Ubedilah Badrun kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat, 11/7).

Di beritakan banyak media, Burhan menyatatakan quick count lembaganya sangat akurat. Jika terjadi perbedaan dengan hasil real count KPU, menurut Burhan, hasil surveinya tidak salah namun karena ada kekeliruan di KPU.


Dari hasil quick count yang dirilis Indikator Politik beberapa jam setelah pencoblosan ditutup, Prabowo-Hatta mendapat suara  47,20% sedangkan Jokowi-JK memperoleh suara 52,47%. Persentase ini didapat dari data masuk sebesar 92,2%, sampel TPS sebanyak 2.000 dengan margin of error kurang lebih 1%.

Tak merasa risih, Burhan mengakui surveinya dibiayai Metro TV, televisi milik Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem, partai penyokong pencapresan Jokowi.

Menurut Ubaidilah tidak ada kebenaran mutlak dari quick count.

"Validitas quick count tidak 100 persen benar. Ada dua faktor penting yang menentukan validitas sebuah quick count. Pertama penentuan sampel TPS harus mempertimbangkan keragaman segmentasi pemilih, keragaman afiliasi politik pemilih, kejujuran entri data suara dari surveyor di TPS, serta kejujuran pengolah data di pusat data quick count," paparnya.

Langkah terbaik saat ini adalah menghargai kerja-kerja KPU dan menghargai keputusan KPU yang akan mengumumkan hasil pilpres 22 Juli mendatang.

"Jika ada perbedaan data, solusi terbaiknya sudah ada melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi," terangnya.[dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya