Berita

burhanuddin muhtadi/net

Politik

Pernyataan Burhanuddin Paling Provokatif dalam Sejarah Pemilu Era Reformasi

JUMAT, 11 JULI 2014 | 19:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kecurangan KPU yang dilontarkan Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi terus menuai kecaman. Direktur Puspol Indonesia Ubedilah Badrun mengatakan pernyataan Burhanudin merupakan pernyataan paling provokatif sepanjang sejarah pemilu Indonesia pasca Reformasi.

"Meragukan KPU sah-sah saja tetapi kalau sampai mengganggap quick count sebagai kebenaran mutlak sangat keliru," kata Ubedilah Badrun kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat, 11/7).

Di beritakan banyak media, Burhan menyatatakan quick count lembaganya sangat akurat. Jika terjadi perbedaan dengan hasil real count KPU, menurut Burhan, hasil surveinya tidak salah namun karena ada kekeliruan di KPU.


Dari hasil quick count yang dirilis Indikator Politik beberapa jam setelah pencoblosan ditutup, Prabowo-Hatta mendapat suara  47,20% sedangkan Jokowi-JK memperoleh suara 52,47%. Persentase ini didapat dari data masuk sebesar 92,2%, sampel TPS sebanyak 2.000 dengan margin of error kurang lebih 1%.

Tak merasa risih, Burhan mengakui surveinya dibiayai Metro TV, televisi milik Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem, partai penyokong pencapresan Jokowi.

Menurut Ubaidilah tidak ada kebenaran mutlak dari quick count.

"Validitas quick count tidak 100 persen benar. Ada dua faktor penting yang menentukan validitas sebuah quick count. Pertama penentuan sampel TPS harus mempertimbangkan keragaman segmentasi pemilih, keragaman afiliasi politik pemilih, kejujuran entri data suara dari surveyor di TPS, serta kejujuran pengolah data di pusat data quick count," paparnya.

Langkah terbaik saat ini adalah menghargai kerja-kerja KPU dan menghargai keputusan KPU yang akan mengumumkan hasil pilpres 22 Juli mendatang.

"Jika ada perbedaan data, solusi terbaiknya sudah ada melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi," terangnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya