Berita

Politik

Quick Count Jokowi Menang Pilpres Bagian Manipulasi Terencana

KAMIS, 10 JULI 2014 | 20:03 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Jokowi diklaim menang Pilpres 2014. Ada beberapa indikasi yang menguatkan klaim yang didasarkan pada hasil quick count atau hitung cepat beberapa lembaga survei ini menjadi bagian dari upaya manipulasi terencana untuk memenangkan Jokowi.

Peneliti opini publik, Agung Prihatna, mengungkap beberapa keanehan yang menguatkan dugaan tersebut. Keanehan bisa dilihat dari perkembangan beberapa hari sebelum dan beberapa jam setelah Pilpres digelar.

Menurut mantan Peneliti LP3ES dan perintis quick count pada Pemilu 1997 itu, di masa tenang tiga lembaga survei mengumumkan Jokow-JK unggul 3 persen dari Prabowo-Hatta. Mereka menyatakan bahwa ada ‘Lampu Kuning’ bagi Jokowi jika keadaan tidak berubah karena trend Jokowi terus menurun sementara trend Prabowo terus naik. Saat kesimpulan ini disampaikan selisih Jokowi dengan Prabowo semakin dekat, tinggal 3%. Ketiga lembaga survei ini adalah Indobarometer, Lingkaran Survei Indonesia, dan Charta Politica.


"Tapi anehnya, tiga hari setelah pernyataan tersebut lembaga survei-survei itu mengeluarkan pernyataan bahwa terjadi rebound. Ini artinya dalam waktu 3 hari pengakuan mereka terjadi perubahan trend. Padahal dalam logika survei, trend itu tidak mungkin berbalik hanya dalam waktu 2-3 hari," ujarnya kepada redaksi sesaat lalu (Kamis, 10/7).

Skenario lanjutan terjadi di hari pemilihan. Menurut Agung, kelompok lembaga survei yang pimpinannya secara terbuka berafiliasi ke pasangan Jokowi-JK mengeluarkan hasil exit poll yang menyatakan Jokowi-JK unggul 3 persen dari Prabowo-Hatta. Lembaga survei tersebut antara lain CSIS-Cyrus, LSI, SMRC, Litbang Kompas, dan RRI.

Menurut Agung, hasil exit poll memenangkan Jokowi-JK yang tak jauh beda angkanya sangat mungkin dilakukan. Hal itu terjadi karena penyelenggara survei sepakat menggunakan sample yang sama dalam quick count untuk menghasilkan hasil quick count yang sama. Selain itu, proses pengumpulan data dari hasil pengiriman SMS di TPS saat berada di database dimungkinkan untuk terjadi intervensi oleh petugas quick count yang bisa menghasilkan angka yang menguntungkan.
 
Dugaan manipulasi diperkuat terkait manuver sebelumnya. Pihak Jokowi sepekan sebelum Pilpres digelar menyatakan bahwa kemenangan mereka akan sulit jika pihak lawan melakukan kecurangan. Pernyataan ini antara lain disampaikan oleh JK. "Ini merupakan prakondisi yang dilakukan kubu Jokowi-JK bahwa di atas kertas mereka bisa kalah," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan di Pilpres 2014 pertama kalinya ada pihak yang secara sepihak mengklaim kemenangan berdasarkan hasil quick count yang baru mencapai 70 persen. Yang bikin aneh pula, sekitar jam 15.00 WIB atau 2 jam setelah TPS ditutup, lembaga-lembaga survei itu mengklaim data quick count sudah masuk sebesar 70 persen.

Menurut dia cara kerja seperti ini sangat di luar logika. Sebab sample di daerah pelosok seperti Papua, Medan, Sumatera dan pulau lainnya butuh waktu 1-3 jam untuk bisa dilaporkan melalui sms di area on spot atau daerah yang terdapat sinyal mengingat tidak semua daerah yang ditentukan sebagai zona sampling terdapat sinyal operator telepon selular. Masalah lainnya, jika benar dikatakan data masuk 70 persen selang 2 jam setelah TPS ditutup, bukan kah kemungkinannya adalah sample ditarik semua ke daerah perkotaan sehingga sebenarnya nihil sampling dari desa atau wilayah pelosok.

"Sebelumnya dalam berbagai momen Pilkada biasanya yang terjadi adalah pengakuan dari pihak lain terhadap keunggulan pasangan lainnya. Tidak pernah salah satu pihak melakukan klaim kemenangan berdasarkan hasil quick count," demikian Agung.[dem]   

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya