Berita

ilustrasi/net

Tim Jokowi-JK Juga Dorong Lembaga Survei Beberkan Metodologi Quick Count

KAMIS, 10 JULI 2014 | 13:28 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Tim Pemenangan Jokowi-JK tidak merasakan ada perang opini terkait kemenangan yang memang diraih pihaknya berdasarkan hasil hitung cepat kebanyakan lembaga survei.

Menurut Jurubicara Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, bila ada pihak-pihak yang menuding telah terjadi penggiringan opini lewat hasil hitung cepat, maka memang lebih baik lembaga survei membeberkan metodologi masing-masing kepada publik.

"Mari kita beri panggung pada lembaga survei untuk berbicara mengenai validitas data dan metodologi masing-masing, agar publik bisa mengetahui mana lembaga survei yang kredibel dan mana yang tidak," kata Hasto beberapa saat lalu (Kamis, 10/7).


Hasto mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi pertemuan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) semalam, yang memutuskan digelarnya penyelidikan dan sidang etik atas perbedaan hasil hitung cepat oleh anggota-anggota mereka.

"Kami mangapresiasi itikad baik sikap perhimpunan survei itu demi mengungkap kebenaran kepada publik. Publik tidak boleh disesatkan oleh informasi hasil survei dari lembaga yang tidak kredibel dan melanggar etika," tegas Hasto.

Wasekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, pihaknya juga mengapresasi sikap Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda yang telah menjaga profesionalitas dan integritas akademiknya.

Hanta sebelumnya memutuskan kontrak dengan TVOne karena televisi milik Aburizal Bakrie itu melanggar komitmen awal dengan tiba-tiba memasukkan tiga lembaga survei lain pada pagi hari sebelum pelaksanaan hitung cepat.

"Pengakuan Hanta soal pelanggaran komitmen TVOne penting digali kembali, karena dari situlah mungkin sumber keanehan hasil hitung cepat yang ditayangkan TVOne bisa ditemukan," ujar Hasto. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya