Berita

tjahjo kumolo/net

Tjahjo Kumolo Yakin SBY Bertanggungjawab atas Netralitas TNI-Polri

SELASA, 08 JULI 2014 | 14:16 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Alangkah bijak bila Presiden SBY kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan netralitas TNI dan Polri. Sebab bila itu dilakukan SBY, ia akan tercatat dalam sejarah Indonesia dan juga di mata dunia internasional, sebagai presiden yang bisa menjaga kualitas demokrasi.

"Kami percaya, bahwa Presiden RI akan bertanggung jawab sepenuhnya atas netralitas TNI-Polri khususnya menyongsong Pilpres 9 Juli 2014 besok," kata Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, beberapa saat lalu (Selasa, 8/7)

Tjahjo menilai, latihan pengamanan pemilu yang Polri maupun TNI adalah sinyal kuat untuk menggentarkan mereka yang mau mencoba mengacaukan pemilu. Sebab bagi pihaknya, pemilu kali ini menjadi penentuan untuk kebangkitan Indonesia yang lebih baik. Karena itu ia percaya penyelenggara pemilu, institusi seperti TNI, Polri, termasuk intelijen, benar-benar netral.


"Mari kita jadikan pemilu ini sebagai ajang pengabdian terbesar untuk menciptakan sejarah. Sejarah bagi pemilu yang paling adil. Sejarah bagi pemilu tanpa kecurangan dan kerusuhan," kata Tjahjo.

Karena itulah, menurut Tjahjo, latihan pengamanan pemilu itu bukanlah alat untuk menakuti rakyat. Bukan pula alat untuk memberikan sinyal pada capres tertentu.

"Latihan itu adalah tugas negara, sehingga TNI dan Polri benar-benar hadir terhormat, dan tidak mau sedikitpun tergoda oleh berbagai kepentingan," kata Sekjen PDI-P itu.

Terkait proses kampanye jelang pilpres, Tjahjo mengatakan, bagi Tim Kampanye Jokowi-JK, komitmen untuk berkampanye secara damai dan taat pada seluruh aturan main adalah kunci bagi terwujudnya pemilu yang aman, jujur dan lebih demokratis.

"Komitmen ini bukan di awang-awang, tetapi membumi. Dampaknya, kami tidak pernah melakukan kampanye hitam, meski Jokowi begitu sering dijadikan korban fitnah," demikian Tjahjo. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya