Berita

habiburokhman

Politik

Ada Indikasi Rekayasa Jokowi-JK untuk Munculkan Kesan Dicurangi

SELASA, 08 JULI 2014 | 12:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemberitaan di media sosial soal kericuhan saat pencoblosan Pilpres di Victoria Park, Hong Kong, sudah berbau fitnah terhadap kubu pasangan nomor 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Padahal, dalam insiden itu ada banyak kejanggalan yang terekam.

Demikian ditegaskan Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Habiburokhman, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa, 8/7). Soal kejadian sebenarnya dan kejanggalan-kejanggalan di Hong Kong itu pun sudah diterangkan oleh KPU dengan terang benderang.

"Saya pada kesimpulan, patut diduga ada rekayasa kubu Jokowi-JK untuk timbulkan kesan dicurangi dengan mengorbankan KPU dan Bawaslu. Mereka sudah bekerja benar, tapi dikorbankan," tegas Habiburokhman.


Sejak malam kejadian itu, Habiburokhman sudah menyatakan bahwa insiden itu berbau rekayasa. Menurut dia, ada kesengajaan keterlambatan orang-orang yang datang untuk memilih. Mereka datang setelah TPS ditutup, tidak ada antrian lagi, dan mengaku-ngaku hanya diperbolehkan mencoblos asalkan memilih nomor 1.

"Sengaja dipersepsikan ada kecurangan terhadap kubu nomor 2. Padahal, soal pilihan kan itu rahasia, tidak ada yang tahu kita mencoblos apa. Siapa yang tahu bahwa surat suara yang ada di kotak suara itu adalah suara untuk Prabowo atau Jokowi?" ujarnya.

Dan soal keterlambatan calon pemilih, ditegaskannya bahwa peraturan dan tata cara pencoblosan berlaku untuk semua pihak, baik itu pendukung Jokowi atau Prabowo. Bahkan, dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi beberapa saat lalu, Ketua Bawaslu, Muhammad, mengatakan, dari para WNI di Hong Kong yang melakukan protes itu sebagian besar sudah mencoblos dengan tanda tinta di jarinya.

"Siapapun tidak bisa memilih kalau TPS sudah ditutup. Pendukung kami juga pasti tidak boleh mencoblos kalau TPS sudah ditutup," tegasnya.

Habib menyatakan, pihaknya sudah melakukan penelusuran bahwa ada upaya dari pihak pasangan nomor 2 (Jokowi-JK) menciptakan kesan dizalimi untuk menimbulkan simpati masyarakat dalam negeri di masa tenang yang bebas dari aktivitas kampanye politik.

"Dugaan saya, targetnya memang akan bombardir pemberitaan soal dicurangi selama masa tenang ini," tegasnya.

"Kita jangan lupa di kubu Jokowi-JK itu kan ada mantan komandan intel yang terlatih melakukan hal-hal kayak begini," tambahnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya