Memasuki H-1 pencoblosan pilpres 2014, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk mengantipasi adanya serangan fajar oleh tim sukses masing-masing kandidat capres dan cawapres.
Pengamat anggaran negara, Uchok Sky khadafi, mengatakan, potensi serangan fajar ini sangat besar karena dua hal. Pertama, dana kampanye pilpres yang dilaporkan dari masing-masing pasangan capres kepada KPU, nilai sangat minim sekali.
Capres Prabowo Subianto hanya sebesar Rp 10 miliar, dan capres Joko Widodo hanya sebesar Rp 44.9 miliar.
"Minimnya nilai laporan dana kampanye ini, menandakan bahwa ada amunisi yang berbentuk duit disimpan untuk serangan fajar, atau serangan sembako sebelum melakukan serangan fajar," kata Uchok dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, sesaat lalu (Selasa, 8/7).
Kedua, serangan sembako sudah dilakukan saat memasuki H-7. Serangan sembako ini, ungkap Uchok, modelnya berbeda-beda. Ada tim sukses capres tertentu memberikan atau menjual sembako dengan harga murah atau memberikan harga diskon sampai 90 persen kepada rakyat, agar dapat mempengaruhi rakyat untuk pemilih capres tertentu. Dan, ada juga tim sukses secara terang-terangan memberikan sembako kepada rakyar agar rakyat memilih capres tertentu.
"Kasus-kasus pemberian sembako di atas, atau money politik masih akan terus terjadi. Karena ada kesan, ada pembiaran, dan hanya menunggu laporan dari publik," terang Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) ini.
Kalau hal ini terjadi, lanjut Uchok, sangat mengecewakan publik karena alokasi anggaran untuk pengawasan pemilu atau pelanggaran pemilu di Bawaslu Provinsi dan lembaga pengawas pemilu ad-hoc cukup lumayan besar, sekitar Rp 2,7 triliun.
"Apalagi uang kehormatan bagi Anggota Bawaslu cukup besar sekali. Untuk Ketua Bawaslu saja sebesar Rp 14.375.000 perbulan, dan untuk Anggota Bawaslu sebesar Rp 12.500.000 perbulan. Kok kerjanya hanya menunggu laporan dari publik?" demikian Uchok Sky khadafi.
[rus]
