Berita

ilustrasi/net

Publik Harus Bersatu Melawan Bila Memang Ada Intimidasi dalam Pilpres

SENIN, 07 JULI 2014 | 22:18 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pilpres 2014 merupakan momentum dalam menentukan nasib bangsa ke depan. Karena itu, masyarakat harus bersatu padu, termasuk melawan segala bentuk intimidasi dan teror dengan cara mendatangi TPS dan melaporkan setiap kecurangan.

"Berani lah ke bilik suara dan pilih sesuai hati nurani, sesuai apa kebenaran itu. Jangan pernah takut. Kalau diintimidasi, negara kita negara hukum. Lawan itu, laporkan ke posko, ke Panwaslu, atau ke pihak yang nanti membantu kita," kata  pengamat politik yang juga sosiolog Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Arie Sudjito, beberapa saat lalu (Senin, 7/7).

Arie menilai Pilpres 2014 juga adalah momentum untuk memilih pemimpin kredibel yang bisa mengubah pesimisme, dan bisa membawa Indonesia ke arah kemajuan. Karena itu masyarakat jangan menyia-nyiakan momentum pilpres ini.


"Jangan pragmatis ikut terlibat pemilu hanya karena duit. Tapi karena punya cita-cita dan punya harapan tadi. Percayalah ketika di bilik suara, dua menit saja, kita bisa menentukan masa depan Indonesia. Jangan golput, tapi hadirlah untuk menentukan."

Menurut dia, masyarakat bebas memilih siapa saja dari dua pasangan calon yang ada untuk menjadi pemimpin perubahan itu. Tapi ia meminta publik untuk berpikir dan mempertimbangkan track record capres.

"Jangan sampai pilihan anda jadi beban Indonesia di masa datang. Pilihlah pemimpin perubahan yang punya model politik dan sejarah bagus, dan tak terjerat masalah," kata Arie.

Dia mengatakan bangsa Indonesia mempunyai problem kompleks dan tantangan besar, tapi punya harapan juga menjadi negara besar. Kuncinya menghadapi masalah itu adalah pemimpin yang mampu mengubah pesimisme jadi optimisme.

"Pemimpin perubahan seperti itu yang kita harapkan bisa melahirkan energi kolektif Indonesia untuk mengubah pesimisme menjadi optimisme," kata Arie. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya