Pemimpin Indonesia berikutnya harus memahami seluruh aspek menyangkut kemaritiman, baik yang bersifat geo-ekonomi, geo-politik, maupun geo-strategik. Program dan visi misi capres menyangkut peningkatan pengelolaan maritim tanah air patut diapresiasi.
Demikian disampaikan pakar politik dari Universitas Padjajaran, DR. Muradi, usai seminar bertema Poros Maritim Indonesia di Mata Internasional, di Bandung, Sabtu malam (5/7).
Muradi berpendapat, konsep dan arah kebijakan pembangunan di bidang maritim harus dimiliki seorang presiden dan tidak hanya dibebankan kepada kementerian atau badan pemerintah lainnya saja.
Dengan begitu, lanjut dia, tiga syarat penting untuk membangkitkan potensi maritim Tanah Air akan terpenuhi.
Tiga syarat utama itu adalah adanya pucuk pimpinan yang memiliki komitmen untuk mewujudkan bangkitnya kemaritiman, adanya potensi dan sumber daya kelautan yang melimpah, serta pengembangan infrastruktur kelautan. Kalau ketiga hal ini terpenuhi, tidak ada alasan poros zona maritim tidak tercapai.
"Pelabuhan-pelabuhan harus ditingkatkan, banyak dibangun pelabuhan baru, baik untuk lalu lintas angkutan barang maupun penumpang," katanya menjelaskan sisi geo-ekonomi yang harus ditingkatkan.
Selain itu, keamanan di seluruh wilayah perairan Indonesia ini pun harus ditingkatkan, agar seluruh kapal-kapal yang melintas bisa terjamin keamanannya.
Sedangkan terkait geo-politik, menurut Muradi, pemerintah harus lebih berani terhadap pihak-pihak yang mengusik wilayah perairan kita. Bahkan, Muradi mendukung jika pemerintah bersikap ofensif terhadap negara lain yang menggangu kedaulatan wilayah air Indonesia.
"Sedangkan geo-strategik, kita harus sadar kita ini berada di antara dua samudera, dua benua. Dan potensi kelautan kita ini besar," katanya.
Muradi optimistis, jika semua aspek terpenuhi, dunia maritim Tanah Air akan menggeliat dalam kurun waktu yang tidak lama.
"Terlebih jika pertumbuhan ekonomi kita di atas 7 persen, saya optimis maritim kita akan bangkit dalam waktu yang tidak lama," demikian Muradi.
[dem]
