Berita

Dunia

OKI Kecam Larangan Puasa Pemerintah Tiongkok

SABTU, 05 JULI 2014 | 17:56 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada Jumat (4/7) mengecam larangan berpuasa di bulan Ramadhan dan beribadah di masjid oleh pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.

OKI menyebut larangan pemerintah Tiongkok tersebut sebagai pelanggaran HAM. Tak hanya itu, OKI juga berencana mengambil tindakan politik dan ekonomi terhadap Tiongkok, seperti memboikot produk-produk buatan Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Kami telah menghubungi pemerintah Tiongkok untuk membahas masalah tersebut. Kami masih menunggu balasan dari Tiongkok," begitu pernyataan OKI, seperti dilansir Arab News (Sabtu. 7/5).


Sementara itu, Asisten Sekjen World Assembly of Muslim Youth Mohammed Badahdah mengatakan bahwa sudah sejak beberapa tahun terakhir pemerintah Tiongkok telah memberlakukan kebijakan anti-Islam.

"Tiongkok adalah negara yang tertutup, tapi kami sudah mulai mengetahui tentang kebijakan opresif terhadap umat Islam melalui media sosial," bebernya.

Badahdah juga menegaskan bahwa tindakan Tiongkok itu merupakan pelanggaran terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB yang melindungi kebebasan beragama dan berpendapat.

"Ini adalah tingkat tertinggi dari ketidakadilan. Orang-orang harus diperbolehkan untuk mempraktekkan agama mereka," kecamnya lagi. [ian]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya