Berita

sby/net

Langkah Politik Demokrat bagian dari Upaya Menjegal Jokowi

JUMAT, 04 JULI 2014 | 23:47 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sikap Partai Demokrat terlihat paradoks. Di satu sisi, Ketua Umum Demokrat SBY menyatakan netral. Namun di saat yang sama, Demokrat juga memberi dukungan kepada salah satu capres.

Demikian disampoaikan Direktur Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo. Karyono pun menilai dukungan Demokrat ini bagian dari cara untuk menghalangi Jokowi menjadi presiden.

"Ada skenario besar yang disiapkan untuk melawan dan menjegal Jokowi menjadi presiden," kata Karyono beberapa waktu lalu (Jumat, 4/7).


Karyono pun menilai dukungan Demokrat yang dipimpin SBY ini akan menggoyahkan netralitas aparat dan pejabat pemerintahan di pusat dan daerah, termasuk juga militer dan Polri. Singkat kata, dukungan Partai Demokrat ini menyebabkan militer tidak bersikap netral.

"Ini sangat berbahaya jika aparat sudah tidak netral. Oleh karena itu, masyarakat harus meminta komitmen netralitas Panglima TNI dan Kapolri," ujar Karyono.

Skenario lain untuk menjegal Jokowi, kata Karyono, adalah melalui pembentukan opini publik yang disampaikan melalui lembaga survei sejak beberapa pekan terakhir. Beberapa lembaga survei menghasilkan survei yang tidak wajar karena menyatakan ada kenaikan elektabilitas yang fantastis dari Prabowo bahkan mengungguli Jokowi.

"Ini lompatan elektabilitas yang sangat jauh dalam waktu sangat singkat. Sangat tidak mungkin," ujar Karyono, yang yakin lembaga survei yang hasilnya menyatakan elektabilitas Prabowo telah melampaui Jokowi pasti sudah tidak netral lagi atau berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya