Berita

Politik Uang dan Intimidasi Gerus Suara Jokowi-JK

KAMIS, 03 JULI 2014 | 15:38 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Selain fitnah dan kampanye hitam, berbagai indikasi kecurangan juga mulai tampak di lapangan untuk menggerus suara Jokowi-JK. Hal itu dikatakan relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Martin Manurung yang juga Ketua DPP Partai Nasdem.

"Saya menerima kabar dan masukan dari para relawan di berbagai daerah tentang indikasi kecurangan yang semakin kentara," kata Martin kepada wartawan di Jakarta (Kamis, 3/7).

Paling tidak, kata Martin, sampai saat ini ada dua bentuk kecurangan yang mulai terlihat. Pertama, adanya aktivitas pendataan pemilih untuk capres tertentu yang bermotif politik uang.


"Ada yang mulai mendata tiap rumah tangga atau usaha kecil punya hak suara berapa. Nah, pada Pemilu Legislatif lalu juga ada praktik seperti ini. Tiap suara itu lalu dikalikan berapa rupiah sebagai bayarannya," kata Martin.

Kedua, di berbagai daerah yang kepala daerahnya mendukung capres tertentu terjadi intimidasi pada pemilih.

"Rakyat di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota yang paling rentan terhadap intimidasi. Kalau di kota, masyarakat sudah relatif berani untuk memprotes atau angkat suara bila diintimidasi," lanjut Martin.

Lebih lanjut, Martin mengimbau kepada seluruh relawan Jokowi-JK untuk terus aktif memantau aktivitas di lapangan.

"Bila terjadi kecurangan, segera laporkan pada struktur partai politik pengusung Jokowi-JK di tempat masing-masing. Dalam waktu yang tinggal 6 hari lagi menuju 9 Juli 2014, keunggulan Jokowi-JK tidak mungkin dilampaui. Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Jokowi-JK,"  pungkas Martin.‬[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya