Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang marak terjadi di Indonesia.
Lingkar Mahasiswa Anti Korupsi Yogjakarta (LMAKY) mengaku jengah dengan situasi dan kondisi birokrasi yang masih penuh korupsi. Kasus terakhir terkuaknya dugaan korupsi APBD DKI Jakarta di era kepemimpinan Joko Widodo.
"Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi APBN dan APBD yang masuk dalam daftar KPK. Hampir tidak ada satu daerah pun yang bersih dari korupsi," beber Koordinator LMAKY Muhammad Siddiq melalui keterangannya kepada redaksi, Rabu malam (2/7).
Bahkan, dalam laporan terakhir, kader PDI Perjuangan yang banyak menjabat di struktur pemerintahan daerah menduduki tingkat korupsi tertinggi.
"Mulai dari kasus lawas seperti DPRD Kota Solo di tahun 2003, maupun kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta yang sedang diselidiki," kata Siddiq.
Keadaan seperti itu, lanjutnya, semakin menguatkan bahwa bahaya laten korupsi tak hanya banyak terjadi di tingkat pemerintahan pusat. Namun, sudah menjamur ke daerah-daerah layaknya sistem kaderisasi.
Siddiq pun mengingatkan, ancaman bahaya korupsi sangat menggelisahkan anak bangsa yang mempunyai kesadaran dan kecintaan terhadap negaranya. Maka dari itu, LMAKY menyatakan bahwa pencegahan dan penanganan korupsi adalah wajib dilakukan oleh seluruh anak bangsa, terkhusus KPK.
"Korupsi bukanlah budaya Indonesia. Korupsi adalah perbuatan menyengsarakan rakyat, merusak kehidupan berbangsa di Indonesia, dan menghalangi terciptanya kesejahteraan rakyat," tegasnya.
[dem]
