Angkatan kerja Indonesia cukup mengkhawatirkan. Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa mengungkapkan dari 125 juta angkatan kerja kita, 46 persen diantaranya tamatan SD, sedangkan hanya 8 persen lulusan perguruan tinggi yang masuk ke pasar kerja.
"Struktur angkatan kerja seperti ini tidak ideal. Karenanya tidak bisa tidak kita harus meningkatkan APK (angka partisipasi kasar) perguruan tinggi (PT) sampai 2019 setidaknya sampai 40 persen. Sehingga tenaga kerja yang ada benar-benar memiliki skill dan knowladge," ujar Hatta dalam debat cawapres yang digelar KPU di Hotel Bidakara Jakarta, malam ini (Minggu, 29/6).
Bagaimana mengatasi kesenjangan akibat 46 persen lulusan SD yang saat ini memenuhi pasar kerja kita? Dalam jangka pendek, kata Hatta, tidak ada upaya lain kecuali merevitalisasi balai-balai latihan kerja (BLK) yang ada. Upaya revitaslisasi harus dilakukan oleh seluruh daerah otonomi dengan bantuan pemerintah pusat.
"Dalam jangka panjang dilakukan dengan pendidikan. Pendikan jadi kata kunci untuk mengurangi kesenjangan," kata Hatta.
Langkah lainnya, kata Hatta, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pulau Jawa.
Terkait TKI, Hatta yang menjadi cawapres Prabowo mengatakan persoalan TKI timbul akibat strategi pembangunan kita yang membuat mereka tidak mendapat kesempatan di dalam negeri. Contoh paling kongkrit, pembangunan yang mengedepankan menjual bahan mentah membuat para insinyur dan tenaga skill lainnya tidak bisa bekerja dan lari ke luar negeri. "Tapi bila kita mengembangannya di dalam negeri, sudah tentu mereka kembali ke sini."
"Bisa saja dengan mencontoh pendekatan India. Warga mengembangkan karir di luar negeri, membuka market, pasar, dan secara langsung mengakseskannya ke Indonesia. Pada saat yang tepat mereka pulang karena pembangunan ekonomi kita terus meningkat," demikian Hatta.
[dem]
