Berita

liu yandong/net

Dunia

Wakil PM Tiongkok dan Menteri Jepang Serukan Perbaikan Hubungan

SABTU, 28 JUNI 2014 | 09:54 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Wakil Perdana Menteri Tiongkok, Liu Yandong, bertemu dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, Akihiro Ota, untuk membahas hubungan bilateral yang sedang retak karena masalah teritorial dan sejarah, Jumat (27/6).

"Meskipun hubungan bilateral (dengan Jepang) saat ini berada dalam situasi yang sangat sulit, pertemuan kami memiliki makna yang luar biasa," kata Liu di awal pertemuan di Tembok China, seperti dilaporkan Global Times.

Tokoh perempuan dari Partai Komunis Tiongkok itu mengatakan bahwa kedua negara harus mengembangkan hubungan atas dasar empat dokumen politik yang ditandatangani oleh Tiongkok dan Jepang guna merajut kembali sejarah yang pernah ada sebagai cermin untuk memandu masa depan.


Ia juga meminta agar kedua belah pihak harus serius memecahkan isu-isu sensitif dan terus mempromosikan dialog dan pertukaran di berbagai sektor, sehingga dapat meningkatkan rasa saling percaya dan meningkatkan ikatan antara kedua bangsa.

Tidak hanya itu, Liu mendesak Jepang untuk melakukan upaya konkret guna memperkuat hubungan bilateral dengan negaranya.

Menanggapi pernyataan Liu, Ota menegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak akan mengingkari empat dokumen politik dan "Pernyataan Murayama."

Sekedar informasi, "Pernyataan Murayama" dirilis pada 15 Agustus 1995 oleh Perdana Menteri Tomiichi Murayama, yang meminta maaf atas kerusakan dan penderitaan yang disebabkan oleh tentara Jepang untuk negara-negara di Asia selama Perang Dunia II.

Dalam pernyataan itu, Jepang mengakui kebutuhan mendalam merenungkan sejarah dan belajar dari itu guna menghindari membuat kesalahan yang sama. [ald]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya