Berita

Mahfudz Siddiq

Wawancara

WAWANCARA

Mahfudz Siddiq: Pemerintah Perlu Bergerak Cepat Cegah WNI Terlibat Perang Irak

JUMAT, 27 JUNI 2014 | 10:08 WIB

Pemerintah didesak menyelidiki Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat peperangan dalam konflik di Irak.

“Pemerintah perlu bergerak cepat untuk mencegah WNI terlibat perang di Irak. Sebab, dikhawatirkan akan berimbas kepada WNI yang ada di sana,’’ tegas Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diberitakan, sepak terjang WNI di konflik Irak terungkap dari munculnya video para militan di Irak yang menyerukan WNI di Tanah Air untuk ikut berperang di Irak dan Suriah.


Dalam video yang muncul di YouTube itu, seorang militan mengenakan topeng dan syal menyatakan banyak WNI yang datang ke Suriah dan Irak telah bergabung dengan gerilyawan. Juru kamera perekam militan itu, juga berbicara dalam bahasa Indonesia yang diselipi frase bahasa Arab.

Mahfudz Siddiq selanjutnya mengatakan, jika pemerintah diam saja, jumlah WNI yang bergabung dengan kelompok militan Irak bisa lebih banyak. Hal ini harus dihindari.

“Lebih baik pemerintah mengirimkan relawan dan bantuan dalam misi kemanusiaan,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa itu saja yang seharusnya dilakukan pemerintah?
Pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan izin kepada WNI yang akan menuju ke Timur Tengah. Dengan harapan bisa mencegah adanya WNI yang ikut bergabung dengan kelompok militan di Irak.

Apa pemerintah perlu turun tangan dalam konflik Irak?
Indonesia bisa mengambil peran dengan mengirimkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan untuk keperluan rakyat Irak.

Bagaimana cara mencegah supaya tidak ada WNI  ikut perang?
Saya kira pemerintah melalui Kemlu dan Imigrasi harus antisipatif. Dengan cara mengontrol keberangkatan setiap WNI yang akan terbang ke Irak. Harus sangat selektif.

Apakah selama ini pemerintah sudah selektif?
Sudah cukup baik menyeleksi WNI yang akan menuju ke negara yang dianggap sedang rawan. Pemerintah bisa menghubungi perwakilan Kedubes Irak yang ada di Jakarta. Jadi pemerintah mempunyai informasi yang lebih awal dan lengkap. Juga melakukan koordinasi dengan KBRI di Irak.

Bagaimana jika ada relawan yang ingin membantu warga Irak?
Jika ada relawan yang mengusung visi kemanusiaan, seperti tenaga medis. Visi kemanusiaan dari lembaga yang memberangkatkan harus jelas. Lagipula mereka kesana bukan untuk terjun dan memegang senjata. 

Mungkinkah WNI yang berangkat untuk mempelajari terorisme?

Segala kemungkinan tetap ada. Tapi itu sangat tidak patut dilakukan. Saya tidak menginginkan hal itu terjadi. Menjaga keamanan dan perdamaian sangatlah penting. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintah.

Kenapa konflik Irak memanas?
Konflik di Irak tidak hanya mengenai politik saja. Tapi sudah mengarah kepada konflik horizontal. Ada nuansa konflik antar aliran keagamaan. Bahkan dari info yang saya dapat, lebih dari 5.000 orang melarikan diri dari Irak setelah negeri tersebut berada di bawah kendali kelompok oposisi bersenjata.  ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya