Berita

Mahfudz Siddiq

Wawancara

WAWANCARA

Mahfudz Siddiq: Pemerintah Perlu Bergerak Cepat Cegah WNI Terlibat Perang Irak

JUMAT, 27 JUNI 2014 | 10:08 WIB

Pemerintah didesak menyelidiki Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat peperangan dalam konflik di Irak.

“Pemerintah perlu bergerak cepat untuk mencegah WNI terlibat perang di Irak. Sebab, dikhawatirkan akan berimbas kepada WNI yang ada di sana,’’ tegas Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diberitakan, sepak terjang WNI di konflik Irak terungkap dari munculnya video para militan di Irak yang menyerukan WNI di Tanah Air untuk ikut berperang di Irak dan Suriah.


Dalam video yang muncul di YouTube itu, seorang militan mengenakan topeng dan syal menyatakan banyak WNI yang datang ke Suriah dan Irak telah bergabung dengan gerilyawan. Juru kamera perekam militan itu, juga berbicara dalam bahasa Indonesia yang diselipi frase bahasa Arab.

Mahfudz Siddiq selanjutnya mengatakan, jika pemerintah diam saja, jumlah WNI yang bergabung dengan kelompok militan Irak bisa lebih banyak. Hal ini harus dihindari.

“Lebih baik pemerintah mengirimkan relawan dan bantuan dalam misi kemanusiaan,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa itu saja yang seharusnya dilakukan pemerintah?
Pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan izin kepada WNI yang akan menuju ke Timur Tengah. Dengan harapan bisa mencegah adanya WNI yang ikut bergabung dengan kelompok militan di Irak.

Apa pemerintah perlu turun tangan dalam konflik Irak?
Indonesia bisa mengambil peran dengan mengirimkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan untuk keperluan rakyat Irak.

Bagaimana cara mencegah supaya tidak ada WNI  ikut perang?
Saya kira pemerintah melalui Kemlu dan Imigrasi harus antisipatif. Dengan cara mengontrol keberangkatan setiap WNI yang akan terbang ke Irak. Harus sangat selektif.

Apakah selama ini pemerintah sudah selektif?
Sudah cukup baik menyeleksi WNI yang akan menuju ke negara yang dianggap sedang rawan. Pemerintah bisa menghubungi perwakilan Kedubes Irak yang ada di Jakarta. Jadi pemerintah mempunyai informasi yang lebih awal dan lengkap. Juga melakukan koordinasi dengan KBRI di Irak.

Bagaimana jika ada relawan yang ingin membantu warga Irak?
Jika ada relawan yang mengusung visi kemanusiaan, seperti tenaga medis. Visi kemanusiaan dari lembaga yang memberangkatkan harus jelas. Lagipula mereka kesana bukan untuk terjun dan memegang senjata. 

Mungkinkah WNI yang berangkat untuk mempelajari terorisme?

Segala kemungkinan tetap ada. Tapi itu sangat tidak patut dilakukan. Saya tidak menginginkan hal itu terjadi. Menjaga keamanan dan perdamaian sangatlah penting. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintah.

Kenapa konflik Irak memanas?
Konflik di Irak tidak hanya mengenai politik saja. Tapi sudah mengarah kepada konflik horizontal. Ada nuansa konflik antar aliran keagamaan. Bahkan dari info yang saya dapat, lebih dari 5.000 orang melarikan diri dari Irak setelah negeri tersebut berada di bawah kendali kelompok oposisi bersenjata.  ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya