Berita

net

Politik

Eks Jubir Gus Dur: Penjualan Indosat di Era Mega Sarat Unsur Korupsi

KAMIS, 26 JUNI 2014 | 16:36 WIB | LAPORAN:

. Penjualan Indosat ke perusahaan milik Singapura sama sekali tidak bisa dibenarkan, walau capres Joko Widodo menyatakan Indonesia saat itu dilanda krisis.

Hal itu ditegaskan eks juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardie, dalam Dialog Publik dengan tema "Mengungkap Sisi Gelap Sejarah Penjualan Indosat" yang dilangsungkan di kawasan Senayan, Kamis (26/6).
 
"Di zaman Gus Dur, IMF sudah menyarankan untuk dijual saja. Tapi, Menteri Perekonomian saat itu, DR Rizal Ramli, meminta agar saran IMF itu jangan diikuti," bebernya.


Ternyata, perusahan strategis itu harus lepas beberapa tahun kemudian di bawah pemerintahan Megawati. Hal ini sangat disayangkannya karena alasan penjualannya yang tidak tepat.

"Ya, kalau persoalannya cuma alasan krisis berarti sekarang kita harus terus jual aset-aset yang sangat penting, karena kemungkinan kita akan krisis sampai 2020," sambungnya.

Adhie juga menyebut penjualan aset strategis negara itu sangat sarat unsur korupsi.

"Apalagi kalau kita lihat harganya yang murah pasti ada unsur korupsi. Yang dijual ini aset negara. Kita berharap agar tidak terulang lagi ada penjualan aset seperti itu," tandasnya. [ald]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak Demi Penataan Kawasan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:59

Lahan Huntap Korban Bencana Harus Segera Dituntaskan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:52

Ini Identitas Delapan Orang dan Barbuk OTT Pejabat Pajak Jakut

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:12

Larangan Tambang Emas Rakyat, Kegagalan Baca Realitas

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:58

Pelapor Pandji Dianggap Klaim Sepihak dan Mencatut Nama NU

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30

Romantisme Demokrasi Elektoral dan Keliru Baca Kedaulatan

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:08

Invasi AS ke Venezuela Bisa Bikin Biaya Logistik Internasional Bengkak

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:45

Khofifah Ajak Pramuka Jatim Sukseskan Ketahanan Pangan dan MBG

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:23

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Klok Dkk Siap Melumat Persija Demi Amankan Posisi

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:40

Selengkapnya