Berita

Prof Ahmad Erani Yustika

Wawancara

WAWANCARA

Prof Ahmad Erani Yustika: Saya Tidak Mendengar Pak Prabowo Ngomong Kata ‘Kampret’ Saat Debat

SABTU, 21 JUNI 2014 | 09:28 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Moderator debat capres tahap kedua, Prof Ahmad Erani Yustika mengaku tak mendengar capres Prabowo Subianto mengucapkan kata ‘kampret’ saat debat capres tahap kedua, di Jakarta.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu merasa yakin, Prabowo tidak mengu­cap­kan kalimat seronok itu. Sebab, posisi duduknya dengan kedua capres relatif dekat.

“Nggak ada itu. Saya tidak mendengar Pak Prabowo ngo­mong kata ‘kampret’ saat debat itu,” ujar Ahmad Erani Yustika ke­pada Rakyat Merdeka, yang dihubungi, Kamis (19/6).


Seperti diketahui, sebuah video yang beredar di YouTube me­ngungkap keluarnya kata tidak seronok dari Prabowo di forum debat capres tahap kedua. Pra­bowo menyebut kata ‘kampret’ ketika ditanyai soal evaluasi Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) oleh rival­nya, Joko Widodo (Jokowi).

Suara Prabowo bisa didengar dari video yang diunggah akun Airin Livia yang berjudul “Prabo­wo Tidak Menguasai TPID Debat Capres Jokowi Vs Prabowo 15 Juni 2014.” Pada video yang di­tonton lebih dari 30 ribu kali itu, ucapan Prabowo terdengar pada detik ke-39.’’

Ahmad Erani Yustika selanjut­nya mengatakan, dirinya tak mau mengikuti polemik seputar kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang calon pemimpin bang­sa. Dalam forum debat itu di­rinya hanya menjalankan tugas, mengi­kuti aturan, dan melakukan upaya terbaik untuk kepentingan publik.

“Lebih baik, kita bahas konten­nya. Saya berharap, ada perbai­kan format debat di sesi selan­jutnya,”  papar Ahmad Erani.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa yang harus dievaluasi dan diperbaiki KPU pada de­bat capres selanjutnya?
Saya mengusulkan, pada debat selanjutnya moderator diberi kesempatan untuk memperdalam jawaban capres. Format debat se­perti yang saya lakukan, tak memberi ruang untuk para capres menjelaskan lebih dalam dan teknis tentang gagasan mereka.
 
Selain itu?
Soal waktu juga perlu diperbai­ki. Format debat dengan waktu yang singkat tidak memberi ke­sempatan bagi capres untuk men­jelaskan lebih dalam. Padahal, ada puluhan isu yang bisa men­jadi pertanyaan.
 
Sejumlah pengguna sosial media menilai, debat yang Anda bawakan terlalu datar dan garing, ini bagaimana?
Saya terima kritik itu. Saya tidak bisa banyak bergerak, ka­rena KPU memberi banyak batasan. Intinya, banyak hal yang membedakan format debat capres dengan debat dalam forum lain.
 
Apa saja batasannya?

Antara lain moderator tidak boleh menyelipkan humor, dan tidak mengomentari pendapat para capres. Hal itu membuat debat terlihat kaku.
 
Kenapa Anda menerima tawaran itu?
Saya terima itu atas satu pertimbangan, kepentingan pu­blik. Sejauh ini, semua karier sa­ya, saya dedikasikan untuk ke­pentingan publik. Saya terima se­mua batasan itu, sekaligus kritik publik yang dialamatkan kepada saya.
 
Apa Anda merasa canggung saat memimpin debat itu?
Bagi saya, bicara di hadapan ratusan atau ribuan orang, bukan hal baru. Saya sama sekali tidak merasa canggung atau tertekan saat memimpin forum itu.

Kalau ada pihak yang menilai forum itu tak berjalan seperti yang mereka harapkan, kan sudah saya sam­paikan. Saya dibatasi oleh format yang dibuat KPU. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya