Berita

Politik

Ekonom: Selama Ini Memang Terjadi Kebocoran Anggaran

SELASA, 17 JUNI 2014 | 07:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa mengakui selama ini memang terjadi kebocoran uang negara. Tapi untuk jumlah sampai Rp 1.000 triliun per tahun, dia tidak tahu.

"Saya nggak tahu hitungan itu dari mana," ucapnya kepada Rakyat Merdeka Online tadi malam.

Sebelumnya dalam debat capres, Prabowo Subianto menyatakan telah terjadi kebocoran anggaran negara sekitar Rp 1.000 triliun setiap tahun. (Baca: Fadli Zon: Kebocoran Anggaran Negara Terjadi Sejak Zaman Pak Harto)


Setelah membaca ucapan Prabowo, kata Purbaya, yang dimaksud kebocoran tersebut bukan APBN melainkan sumber daya alam. Kebocoran ini terjadi antara lain di penyelundupan kayu-kayu, penyelundupan ikan-ikan dari perairan Indonesia, penyendupan migas, dan juga kontrak-kontrak dengan perusahaan asing dengan pembagian yang kecil untuk Indonesia.

Kebocoran ini, lanjutnya, jelas berkaitan dengan APBN. Sebab, dengan menghilangkan penyelundukan, pemerintah akan mendapatkan pajak dari penjulan kayu, ikan, juga migas. Dengan kontrak-kontrak yang baik, Indonesia akan mendapatkan bagian yang lebih tinggi. "Jadi, kalau diberesin, akan ada uang masuk ke APBN,” ucapnya.

Namun, untuk menutup ini kebocoran ini bukan hal gampang. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuk kerja keras secara bertahan memindak para penyeludup dan meningkatkan tax ratio. Hal ini tidak bisa dilakukan dalam satu tahun. (Baca: Hatta: Dua Esensi yang Disampaikan Prabowo terkait Kebocoran Anggaran)

“Ini idealisme yang bagus. Tapi, untuk direalisasikan agak sulit. APBN kita tidak mungkin tiba-tiba bertambah sebesar Rp 1.000 triliun dari Rp 1.800 triliun saat ini menjadi Rp 2.800 triliun tahun depan. Jadi, harus hati-hati. Jangan sampai sudah dianggarkan, tapi uangnya tidak dapat, nanti pembangunannya memakai apa," tandasnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya