Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan ada hal baru dalam berkas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Budi Mulya, terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh Bank Indonesia.
"Ada yang menarik di dalam tuntutan jaksa kepada Budi Mulya," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada wartawan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/6).
Dia menjelaskan, berkas tuntutan JPU pada Senin 16 Juni mendatang akan menjelaskan beberapa hal. Termasuk adanya keterlibatan pihak lain dalam skandal perbankan yang merugikan negara Rp 6,7 triliun itu.
Mengingat, keputusan penyelamatan Bank Century merupakan kesepakatan dewan gubernur Bank Indonesia yang dipimpin Boediono sebelum menjabat wakil presiden.
"Surat tuntutan akan memperjelas Budi Mulya apakah hanya satu-satunya tersangka atau Budi Mulya adalah the part of the potensial suspect (bagian dari potensi tersangka) yang lain," ujar Bambang.
Namun begitu, Bambang masih merahasiakan kemungkinan ada tidaknya tersangka lain dalam skandal Bank Century. Yang pasti ada yang patut diungkapkan dalam tuntutan Jaksa.
Diketahui, berdasarkan surat dakwaan Budi Mulya tersirat adanya pemufakatan jahat untuk memberikan FPJP dan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Itu bahkan sangat jelas terlihat dari hasil rekaman Rapat Dewan Gubernur BI.
Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan on site supervision yang dilakukan BI terhadap Bank Century dari tahun 2005, 2006, 2007 sampai 2008 menunjukan bahwa bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara tersebut telah mengalami masalah struktural sejak lama. Terlebih bagian Pengawas BI pernah merekomendasikan untuk menutup Bank tersebut.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Apa yang dilakukan Dewan Gubernur BI adalah tetap berusaha menyelamatkan bank yang sudah bobrok dari lama tersebut dengan segala cara.
[why]
