Berita

ramadhan pohan

Politik

Arogansi Kubu Jokowi Membuat PD Bertambah Simpati ke Prabowo

JUMAT, 13 JUNI 2014 | 21:07 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Di mata kader Partai Demokrat, pola komunikasi elit PDI Perjuangan dan tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla agresif dan arogan. Karena bukannya berbaik sangka, santun, tapi malah menyerang. Bukan memberikan empati, simpati, tapi malah bikin sakit hati.

"Mereka pojokkan dan lecehkan Pak SBY dan PD. Padahal massa PD tinggi lho. Nggak ada satu pun parpol pendukung Jokowi yang suaranya kalahkan PD. Belum lagi Pak SBY, yang elektabilitasnya di atas 47 persen," jelas Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 13/6).

Ramadhan mengungkapkan demikian, karena Ketua Umum DPP Partai Demokrat SBY sebenarnya sudah membuka pintu komunikasi dengan PDIP. Namun, SBY yang juga Presiden RI tersebut malah disuruh datang ke kediaman Megawati Soekarnoputri saat Lebaran.


Tak hanya itu, di saat kader-kader PD dan SBY menyarankan perlunya capres lebih banyak bicara ke rakyat, malah disuruh baca visi-misi Jokowi di website KPU. "Mereka lupa bahwa rakyat mencatat dan menilai nada arogansi dan melecehkan. Tuhan nggak suka dengan kesombongan," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR ini.

Sikap kubu Jokowi yang terus mencela membuat simpati kader Demokrat terhadap Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bertambah. Apalagi memang, Prabowo humble, terbuka, dan simpati ke partai berlambang bintang mercy tersebut.

"Prabowo sekarang di atas angin. Tapi, hati-hati, tiga pekan ke depan ini masih banyak bisa terjadi. Jika Prabowo salah komunikasi dan blunder, habislah. Tapi jika tetap relaks, tahan diri, sabar, Prabowo terpilih jadi Presiden Ke-7 RI," ungkapnya.

"Bukan hanya Prabowo, tapi juga timsesnya jangan sampai blunder. Nggak usah nyerang Jokowi kecuali Jokowi dan timsesnya nyerang keterlaluan, ya jangan diam juga. Yang penting terukur. Itu saran saya," demikian Ramadhan menambahkan. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya