Berita

Max Sopacua

Wawancara

WAWANCARA

Max Sopacua: Pak SBY Sebagai Presiden Tidak Ke Kiri Atau Ke Kanan Dalam Dukung Capres

JUMAT, 13 JUNI 2014 | 08:04 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Partai Demokrat belum ada deklarasi mendukung capres-cawapres dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Tapi Wakil Umum Partai Demokrat  Max Sopacua menegaskan, partainya all out mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Menurut anggota DPR itu, sikap Demokrat mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut satu itu sudah ditegaskan saat Prabowo menyampaikan visi misi dihadapan kader Demokrat, 1 Juni lalu.

“Sikap Demokrat tidak perlu dipertanyakan lagi. Waktu penyampaian visi dan misi, sikap itu sudah jelas. Demokrat sudah mengarahkan seluruh pendukungnya unduk mendukung pasangan capres dan cawapres yang sejalan dengan Demokrat. Itu adalah Prabowo-Hatta,” ujar Max Sopacua kepada Rakyat Merdeka, kemarin.


Max membantah, keputusan tersebut diambil lantaran sejumlah elite Demokrat bergabung dengan Prabowo-Hatta. “Keputusan mendukung Prabowo-Hatta adalah sikap partai.  Tidak perlu dipersoalkan Majelis Tinggi   ke mana. Ini bukan karena ada Marzuki Alie di sana,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:  


Kapan dukungan terhadap Prabowo-Hatta dideklarasikan?
Kami tidak perlu melakukan deklarasi lagi. Saat partai-partai koalisi mendaftar ke KPU, Demokrat masih bersikap netral karena belum ada capres yang menyampaikan visi dan misi-nya kepada Demokrat.

Setelah Prabowo-Hatta menyampai visi dan misi-nya di depan kader Partai Demokrat, sikap kami sudah jelas. Secara garis partai kami mendukung pasangan capres-cawapres yang memiliki program sejalan dengan Demokrat, itu adalah Prabowo-Hatta. Kami serukan kepada seluruh kader di tanah air, seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan yang mau melanjutkan program-program Pak SBY.
 
Bukankan dalam pertemuan itu tidak ada keputusan pemberian dukungan?
Dia (Prabowo) sudah melakukan presentasi di hadapan ketua-ketua DPD seluruh Indonesia pada 1 Juni lalu. Jadi, tidak perlu lagi dipersoalkan harus ada keputusan atau tidak. Yang jelas, kader partai Demokrat diarahkan untuk mendukung Prabowo-Hatta.

Kalau Ketua Umum Partai Demokrat, Pak SBY yang saat ini menjabat sebagai Presiden  tidak kekiri dan ke kanan dalam dukungan capres. Sebab, Presiden tidak boleh ke kiri atau ke kanan.
 
Bukankah kapasitas SBY sebagai ketua umum dan Presiden bisa dipisahkan?

Orangnya kan tetap satu. Jadi, lebih berat kepada pemimpin bangsa. Ketika kita berorientasi kepada pengambdian terhadap bangsa dan negara, kepentingan partai dinomorduakan.
 
Artinya, sekalipun SBY tidak memberikan keputusan atau arahan, partai sudah satu suara?
Ya, sudah. Bahkan, kami menyarankan agar kader Demokrat berpartisipasi di tim sukses Prabowo-Hatta. Pak Marzuki Alie memang sudah lebih dahulu, dia lebih cepat. Dalam waktu dekat saya juga akan berpartisipasi. Kemana Prabowo pergi, kami akan berpartisipasi di sana.
 
Mulai kapan Demokrat memutuskan bergabung dengan Prabowo-Hatta?
Sejak 1 Juni lalu ketika Prabowo selesai menyampaikan visi dan misi-nya di depan kader Partai Demokrat di Hotel Sahid, Jakarta. Saat itu, sudah diserukan kepada seluruh kader Partai Demokrat, partai akan mendukung pasangan capres-cawapres yang visi dan misi sejalan. Tinggal menterjemahkan saja.
 
Bukankah kalimat dukungan itu masih kurang tegas?
Kalimatnya kan sejalan. Kurang tegas apalagi. Tinggal orang menterjemahkan saja. Itu garis partai. Saya juga mau menyerukan kepada seluruh kader Demokrat di seluruh Indonesia untuk bersatu padu mendukung Prabowo-Hatta karena mereka sejalan dengan program dan apa yang sudah dilakukan SBY selama 10 tahun. Mereka juga sudah berjanji untuk melanjutkannya.  ***

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya