Berita

Max Sopacua

Wawancara

WAWANCARA

Max Sopacua: Pak SBY Sebagai Presiden Tidak Ke Kiri Atau Ke Kanan Dalam Dukung Capres

JUMAT, 13 JUNI 2014 | 08:04 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Partai Demokrat belum ada deklarasi mendukung capres-cawapres dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Tapi Wakil Umum Partai Demokrat  Max Sopacua menegaskan, partainya all out mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Menurut anggota DPR itu, sikap Demokrat mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut satu itu sudah ditegaskan saat Prabowo menyampaikan visi misi dihadapan kader Demokrat, 1 Juni lalu.

“Sikap Demokrat tidak perlu dipertanyakan lagi. Waktu penyampaian visi dan misi, sikap itu sudah jelas. Demokrat sudah mengarahkan seluruh pendukungnya unduk mendukung pasangan capres dan cawapres yang sejalan dengan Demokrat. Itu adalah Prabowo-Hatta,” ujar Max Sopacua kepada Rakyat Merdeka, kemarin.


Max membantah, keputusan tersebut diambil lantaran sejumlah elite Demokrat bergabung dengan Prabowo-Hatta. “Keputusan mendukung Prabowo-Hatta adalah sikap partai.  Tidak perlu dipersoalkan Majelis Tinggi   ke mana. Ini bukan karena ada Marzuki Alie di sana,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:  


Kapan dukungan terhadap Prabowo-Hatta dideklarasikan?
Kami tidak perlu melakukan deklarasi lagi. Saat partai-partai koalisi mendaftar ke KPU, Demokrat masih bersikap netral karena belum ada capres yang menyampaikan visi dan misi-nya kepada Demokrat.

Setelah Prabowo-Hatta menyampai visi dan misi-nya di depan kader Partai Demokrat, sikap kami sudah jelas. Secara garis partai kami mendukung pasangan capres-cawapres yang memiliki program sejalan dengan Demokrat, itu adalah Prabowo-Hatta. Kami serukan kepada seluruh kader di tanah air, seluruh Indonesia untuk mendukung pasangan yang mau melanjutkan program-program Pak SBY.
 
Bukankan dalam pertemuan itu tidak ada keputusan pemberian dukungan?
Dia (Prabowo) sudah melakukan presentasi di hadapan ketua-ketua DPD seluruh Indonesia pada 1 Juni lalu. Jadi, tidak perlu lagi dipersoalkan harus ada keputusan atau tidak. Yang jelas, kader partai Demokrat diarahkan untuk mendukung Prabowo-Hatta.

Kalau Ketua Umum Partai Demokrat, Pak SBY yang saat ini menjabat sebagai Presiden  tidak kekiri dan ke kanan dalam dukungan capres. Sebab, Presiden tidak boleh ke kiri atau ke kanan.
 
Bukankah kapasitas SBY sebagai ketua umum dan Presiden bisa dipisahkan?

Orangnya kan tetap satu. Jadi, lebih berat kepada pemimpin bangsa. Ketika kita berorientasi kepada pengambdian terhadap bangsa dan negara, kepentingan partai dinomorduakan.
 
Artinya, sekalipun SBY tidak memberikan keputusan atau arahan, partai sudah satu suara?
Ya, sudah. Bahkan, kami menyarankan agar kader Demokrat berpartisipasi di tim sukses Prabowo-Hatta. Pak Marzuki Alie memang sudah lebih dahulu, dia lebih cepat. Dalam waktu dekat saya juga akan berpartisipasi. Kemana Prabowo pergi, kami akan berpartisipasi di sana.
 
Mulai kapan Demokrat memutuskan bergabung dengan Prabowo-Hatta?
Sejak 1 Juni lalu ketika Prabowo selesai menyampaikan visi dan misi-nya di depan kader Partai Demokrat di Hotel Sahid, Jakarta. Saat itu, sudah diserukan kepada seluruh kader Partai Demokrat, partai akan mendukung pasangan capres-cawapres yang visi dan misi sejalan. Tinggal menterjemahkan saja.
 
Bukankah kalimat dukungan itu masih kurang tegas?
Kalimatnya kan sejalan. Kurang tegas apalagi. Tinggal orang menterjemahkan saja. Itu garis partai. Saya juga mau menyerukan kepada seluruh kader Demokrat di seluruh Indonesia untuk bersatu padu mendukung Prabowo-Hatta karena mereka sejalan dengan program dan apa yang sudah dilakukan SBY selama 10 tahun. Mereka juga sudah berjanji untuk melanjutkannya.  ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya