PSDKP Tambah Armada untuk Perkuat Pengawasan di Laut

. Untuk meningkatkan pemberantasan illegal fishing serta mendukung terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berbasis blue economy, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lewat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengoperasikan tiga unit speed boat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dari ketiga unit itu, dua ditempatkan di wilayah perairan Arafuru, dan satu speed boat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketiga armada yang disiapkan sejak tahun 2013 tersebut, kini siap dioperasikan.

"Dua speed boat yang kami tempatkan di Timika, Provinsi Papua, dan Benjina, Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, akan memperkuat pengawasan di laut Arafuru, dan diharapkan mengurangi potensi pelanggaran oleh kapal-kapal perikanan," kata Direktur Jenderal PSDKP, Syahrin Abdurrahman, saat meresmikan operasional satu speed boat PSDKP di Pelabuhan Timika, Provinsi Papua (13/6).

Sedangkan peresmian operasional speed boat di Benjina, akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2014. Sementara itu, satu unit speed boat yang ditempatkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengawal dan mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan dengan konsep blue economy di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Syahrin Abdurrahman menjelaskan, dengan pengoperasian speed boat tersebut, diharapkan terselenggara pengelolaan dan pemanfaatan SDKP secara tertib dan bertanggungjawab, sehingga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dipertahankan.

"Yang pada akhirnya akan menjamin peningkatan produksi, sesuai prinsip-prinsip blue economy," tambah Syahrin.

Ketiga speed boat pengawasan tersebut memiliki spesifikasi panjang 12 meter, lebar 3,20 meter, tinggi 1,60 meter, kecepatan maksimal mencapai 24 knot, dan mampu menampung ABK 10 orang. Kapal dengan kapasitas tangki bahan bakar 600 liter ini, memiliki mesin berukuran 2 x 220 HP dengan kemampuan jelajah (endurance) 8 jam.

Biaya pembangunan untuk masing-masing speed boat mencapai Rp. 1.518 miliar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) KKP Tahun 2013. [ysa]