Menurutnya, selama ini UKM mengalami kesulitan untuk bisa mengakses pasar modern. Namun, untuk mewujudkan hal ini bukanlah semudah membalikan telapak tangan. Saat ini daya saing produk UKM masih sangat variatif.
"Sektor UKM harus didorong untuk mampu bersaing. Jangan sampai kalau sudah difasilitasi, barang yang masuk kualitasnya tidak beda dengan kualitas pasar tradisional," kata Iskandarsyah dalam siaran persnya hari ini (Kamis, 12/6).
Oleh karenanya perlu ada pendampingan dari Dinas Koperasi dan UKM tentang standarisasi kualitas produk UKM. “Akses pasar merupakan salah satu bentuk affirmative action. Ditambah dengan pendampingan kualitas produk, maka akan menjaga kelangsungan UKM untuk bersaing dalam Asean Economic Community 2015,†katanya.
Karena itu, HIPMI Jaya mengusulkan sebelum produk UKM itu dipaksakan masuk di mall, para pelaku UKM harus diberikan pelatihan-pelatihan atau pembinaan bagaimana caranya agar produk mereka bisa di beli oleh para pengunjung mall tersebut dan dapat bersaing dengan produk-prduk yang ada di mall tersebut.
Salah satu pembinaan yang bisa di berikan misalnya packaging. “Di kita itu banyak produk-produk makanan. Seperti dodol, semprong dan lain-lain. Tetapi karena kemasannya kurang menarik akhirnya pelanggan lebih memilih produk luar negeri yang kemasannya lebih menarik,†katanya.
Ketua Bidang UMKM dan Koperasi BPD HIPMI Jaya Zack Sumendap menambahkan, salah satu kesulitan sektor UKM masuk ke Pasar Modern bukan hanya disebabkan kualitas produk, namun juga dikarenakan sewa yang terlalu tinggi.
"Untuk masuk ke mall bukan perkara mudah bagi UKM. Modal menjadi perkara tersendiri bagi UKM. Pasalnya mall juga tidak bisa mengorbankan keuntungannya, hanya semata-mata untuk mewadahi UKM. Mall memiliki standart operasi mall tersendiri," ungkap Zack.
Oleh karenanya, BPD HIPMI Jaya mengharapkan adanya solusi pembiayaan bagi sektor UKM untuk melakukan ekspansi ke pasar modern. Menurutnya, UKM bisa dijadikan sebagai anak asuh pasar modern, atau memfasilitasi UKM masuk ke mall sebagai program CSR bagi para pemilik pusat perbelanjaan modern.
"Agar bisa diwujudkan harus ada payung hukum yang jelas yang bisa mewadahi kepentingan pusat perbelanjaan modern dan juga pengusaha UKM," katanya.
[dem]
