Berita

jusuf kalla

Pakar Hukum: Kenapa Nggak Sekalian JK Jadi Presiden!

KAMIS, 12 JUNI 2014 | 18:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dugaan banyak kalangan bahwa Joko Widodo tidak mandiri dalam mengambil keputusan kalau terpilih sebagai Presiden semakin kuat.

Terbukti, Jokowi akan menyatukan kantor presiden dan wakil presiden dan tidak ada pembagian tugas antara presiden dan wapres kalau memenangkan Pilpres 2014 ini.

Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda menegaskan, seharusnya seorang pemimpin memiliki kemampuan dalam memutuskan. Bukan sekadar menjalankan atau bergantung pada konsultasi dengan wakil presidennya.


"Kenapa tidak sekalian saja Pak JK yang jadi presiden?" sindir Chairul (Kamis, 12/6).

Apalagi, Chairul menilai JK lebih dominan dibanding Jokowi. "Saya pikir, wacana peleburan itu bukan untuk memperkuat lembaga presiden. Di sisi lain, wacana itu merupakan konfirmasi bahwa Jokowi memang tidak mandiri memutuskan sesuatu,” paparnya.

Dia juga mencermati sejak debat capres-cawapres tempo hari, Jokowi terlihat tampil tidak percaya diri.

"Apalagi nanti tak ada pembagian yang jelas, tidak seperti pembagian sebelum-sebelumnya misalnya presiden di pemerintahan dan hubungan luar negeri, wapres bidang ekonomi. Aneh sekali kalau semua dikoordinasi secara bersama-sama,” kata Chairul.

Chairul Huda menyatakan demikian karena kalau terealisisasi, itu pertama dalam sejarah Indonesia jika kantor presiden dan wakil presiden dijadikan satu. Sebab, sejak masa Soekarno sampai sekarang dua lembaga itu itu selalu dipisah. “Bukan apa-apa, saya kok melihatnya sebagai cermin kelemahan Jokowi dalam hal kapasitas,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-JK, Andi Widjojanto mengatakan bahwa jika Jokowi-JK terpilih pada pilpres maka lembaga presiden dan wakil presiden akan melebur jadi satu.

Jokowi-JK juga tidak akan melakukan pembagian tugas. Misalnya, Jokowi bertugas mengawal pembangunan di Indonesia bagian barat sementara JK di timur. Atau Jokowi menangani masalah sosial sementara JK bertanggung jawab atas masalah ekonomi.

"Tidak ada seperti itu, karena presiden dan wapres adalah satu kesatuan," ucap dosen dari Universitas Indonesia tersebut. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya