Berita

jusuf kalla

Pakar Hukum: Kenapa Nggak Sekalian JK Jadi Presiden!

KAMIS, 12 JUNI 2014 | 18:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dugaan banyak kalangan bahwa Joko Widodo tidak mandiri dalam mengambil keputusan kalau terpilih sebagai Presiden semakin kuat.

Terbukti, Jokowi akan menyatukan kantor presiden dan wakil presiden dan tidak ada pembagian tugas antara presiden dan wapres kalau memenangkan Pilpres 2014 ini.

Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda menegaskan, seharusnya seorang pemimpin memiliki kemampuan dalam memutuskan. Bukan sekadar menjalankan atau bergantung pada konsultasi dengan wakil presidennya.


"Kenapa tidak sekalian saja Pak JK yang jadi presiden?" sindir Chairul (Kamis, 12/6).

Apalagi, Chairul menilai JK lebih dominan dibanding Jokowi. "Saya pikir, wacana peleburan itu bukan untuk memperkuat lembaga presiden. Di sisi lain, wacana itu merupakan konfirmasi bahwa Jokowi memang tidak mandiri memutuskan sesuatu,” paparnya.

Dia juga mencermati sejak debat capres-cawapres tempo hari, Jokowi terlihat tampil tidak percaya diri.

"Apalagi nanti tak ada pembagian yang jelas, tidak seperti pembagian sebelum-sebelumnya misalnya presiden di pemerintahan dan hubungan luar negeri, wapres bidang ekonomi. Aneh sekali kalau semua dikoordinasi secara bersama-sama,” kata Chairul.

Chairul Huda menyatakan demikian karena kalau terealisisasi, itu pertama dalam sejarah Indonesia jika kantor presiden dan wakil presiden dijadikan satu. Sebab, sejak masa Soekarno sampai sekarang dua lembaga itu itu selalu dipisah. “Bukan apa-apa, saya kok melihatnya sebagai cermin kelemahan Jokowi dalam hal kapasitas,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-JK, Andi Widjojanto mengatakan bahwa jika Jokowi-JK terpilih pada pilpres maka lembaga presiden dan wakil presiden akan melebur jadi satu.

Jokowi-JK juga tidak akan melakukan pembagian tugas. Misalnya, Jokowi bertugas mengawal pembangunan di Indonesia bagian barat sementara JK di timur. Atau Jokowi menangani masalah sosial sementara JK bertanggung jawab atas masalah ekonomi.

"Tidak ada seperti itu, karena presiden dan wapres adalah satu kesatuan," ucap dosen dari Universitas Indonesia tersebut. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya