Berita

jusuf kalla

Pakar Hukum: Kenapa Nggak Sekalian JK Jadi Presiden!

KAMIS, 12 JUNI 2014 | 18:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dugaan banyak kalangan bahwa Joko Widodo tidak mandiri dalam mengambil keputusan kalau terpilih sebagai Presiden semakin kuat.

Terbukti, Jokowi akan menyatukan kantor presiden dan wakil presiden dan tidak ada pembagian tugas antara presiden dan wapres kalau memenangkan Pilpres 2014 ini.

Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda menegaskan, seharusnya seorang pemimpin memiliki kemampuan dalam memutuskan. Bukan sekadar menjalankan atau bergantung pada konsultasi dengan wakil presidennya.

"Kenapa tidak sekalian saja Pak JK yang jadi presiden?" sindir Chairul (Kamis, 12/6).

Apalagi, Chairul menilai JK lebih dominan dibanding Jokowi. "Saya pikir, wacana peleburan itu bukan untuk memperkuat lembaga presiden. Di sisi lain, wacana itu merupakan konfirmasi bahwa Jokowi memang tidak mandiri memutuskan sesuatu,” paparnya.

Dia juga mencermati sejak debat capres-cawapres tempo hari, Jokowi terlihat tampil tidak percaya diri.

"Apalagi nanti tak ada pembagian yang jelas, tidak seperti pembagian sebelum-sebelumnya misalnya presiden di pemerintahan dan hubungan luar negeri, wapres bidang ekonomi. Aneh sekali kalau semua dikoordinasi secara bersama-sama,” kata Chairul.

Chairul Huda menyatakan demikian karena kalau terealisisasi, itu pertama dalam sejarah Indonesia jika kantor presiden dan wakil presiden dijadikan satu. Sebab, sejak masa Soekarno sampai sekarang dua lembaga itu itu selalu dipisah. “Bukan apa-apa, saya kok melihatnya sebagai cermin kelemahan Jokowi dalam hal kapasitas,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-JK, Andi Widjojanto mengatakan bahwa jika Jokowi-JK terpilih pada pilpres maka lembaga presiden dan wakil presiden akan melebur jadi satu.

Jokowi-JK juga tidak akan melakukan pembagian tugas. Misalnya, Jokowi bertugas mengawal pembangunan di Indonesia bagian barat sementara JK di timur. Atau Jokowi menangani masalah sosial sementara JK bertanggung jawab atas masalah ekonomi.

"Tidak ada seperti itu, karena presiden dan wapres adalah satu kesatuan," ucap dosen dari Universitas Indonesia tersebut. [zul]

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Muncul Petisi Agus Salim Diminta Kembalikan Uang Donasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 02:22

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

UPDATE

Prabowo Instruksikan GSN Bikin Gerakan Nyata Bantu Rakyat

Minggu, 03 November 2024 | 01:51

Purnomo Yusgiantoro Center Apresiasi Kebijakan Swasembada Energi

Minggu, 03 November 2024 | 01:31

DPR Tinjau Kebocoran Penerimaan Negara di Sektor SDA

Minggu, 03 November 2024 | 01:11

Bakamla Asah Kemampuan di Perairan Teluk Ambon

Minggu, 03 November 2024 | 00:50

Prabowo Ingatkan Anak Buah Menteri Jangan Sering ke Luar Negeri

Minggu, 03 November 2024 | 00:30

Telkom Tingkatkan Kepedulian Karyawan Lewat Program Ayo BerAKSI

Minggu, 03 November 2024 | 00:10

Dari Menteri Hingga Bupati Siap Gunakan Maung

Sabtu, 02 November 2024 | 23:46

Rosan Pastikan GSN Lembaga Non-Politik

Sabtu, 02 November 2024 | 23:15

China Diam-dian Bangun Kapal Induk Misterius, Untuk Apa?

Sabtu, 02 November 2024 | 22:50

Erick Thohir Yakin Target Setoran Dividen BUMN Rp90 Triliun Bakal Tercapai Tahun Ini

Sabtu, 02 November 2024 | 22:30

Selengkapnya