Berita

jusuf kalla

Pakar Hukum: Kenapa Nggak Sekalian JK Jadi Presiden!

KAMIS, 12 JUNI 2014 | 18:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dugaan banyak kalangan bahwa Joko Widodo tidak mandiri dalam mengambil keputusan kalau terpilih sebagai Presiden semakin kuat.

Terbukti, Jokowi akan menyatukan kantor presiden dan wakil presiden dan tidak ada pembagian tugas antara presiden dan wapres kalau memenangkan Pilpres 2014 ini.

Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda menegaskan, seharusnya seorang pemimpin memiliki kemampuan dalam memutuskan. Bukan sekadar menjalankan atau bergantung pada konsultasi dengan wakil presidennya.


"Kenapa tidak sekalian saja Pak JK yang jadi presiden?" sindir Chairul (Kamis, 12/6).

Apalagi, Chairul menilai JK lebih dominan dibanding Jokowi. "Saya pikir, wacana peleburan itu bukan untuk memperkuat lembaga presiden. Di sisi lain, wacana itu merupakan konfirmasi bahwa Jokowi memang tidak mandiri memutuskan sesuatu,” paparnya.

Dia juga mencermati sejak debat capres-cawapres tempo hari, Jokowi terlihat tampil tidak percaya diri.

"Apalagi nanti tak ada pembagian yang jelas, tidak seperti pembagian sebelum-sebelumnya misalnya presiden di pemerintahan dan hubungan luar negeri, wapres bidang ekonomi. Aneh sekali kalau semua dikoordinasi secara bersama-sama,” kata Chairul.

Chairul Huda menyatakan demikian karena kalau terealisisasi, itu pertama dalam sejarah Indonesia jika kantor presiden dan wakil presiden dijadikan satu. Sebab, sejak masa Soekarno sampai sekarang dua lembaga itu itu selalu dipisah. “Bukan apa-apa, saya kok melihatnya sebagai cermin kelemahan Jokowi dalam hal kapasitas,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-JK, Andi Widjojanto mengatakan bahwa jika Jokowi-JK terpilih pada pilpres maka lembaga presiden dan wakil presiden akan melebur jadi satu.

Jokowi-JK juga tidak akan melakukan pembagian tugas. Misalnya, Jokowi bertugas mengawal pembangunan di Indonesia bagian barat sementara JK di timur. Atau Jokowi menangani masalah sosial sementara JK bertanggung jawab atas masalah ekonomi.

"Tidak ada seperti itu, karena presiden dan wapres adalah satu kesatuan," ucap dosen dari Universitas Indonesia tersebut. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya