Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pemerintahan baru mendatang harus bisa berpihak kepada nasib kaum nelayan. Bagaimana tidak, Indonesia sebagai negara maritim memiliki garis pantai lebih dari 95 ribu kilometer, namun ironisnya, kaum nelayan masih hidup di bawah garis kemiskinan.
"Kesejahteraan nelayan menjadi indikator kesuksesan negara maritim. Maka dari itu, pemerintahan baru nanti bisa lebih menciptakan kebijakan-kebijakan operasional yang lebih berpihak ke nelayan," kata Surya dalam Pelaksanaan Nadran Nelayan tahun 2014 dan perayaan Hari Ulang Tahun ke-41 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), di Muara Angke, Jakarta Utara (Selasa, 10/6).
Sementara itu, Ketua DPP HNSI Yussuf Solichien, mengatakan, di usia organisasinya yang ke 41, dukungan untuk nelayan Indonesia dirasakannya masih minim. Dikatakannya, 90 persen dari 16 juta nelayan di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.
"Masyarakat nelayan masih miskin. Nelayan juga banyak tidak sekolah, bagaimana bisa bersaing. HNSI berjuang supaya nelayan tidak bodoh dan miskin," kata Yussuf.
Yussuf menambahkan, di luar negeri nelayan di subsidi dan diberi kemudahan. Pelabuhan perikanan juga banyak dibangun. Karena itu ia berharap pemerintah terus memperhatikan nelayan.
"Di zona ekonomi eksklusif (ZEE), kapal nelayan banyak yang tidak bisa ke sana. Justru kapal besar dan kapal asing yang berlayar. Selain itu politik anggaran belum berpihak kepada nelayan. Padahal Di luar negeri subsidi kepada nelayan diberikan. Kenapa di sini tidak. Masalah pendidikan, kesehatan dan perumahan. Hal yang masih belum diperhatikan buat nelayan," imbuhnya.
[dem]
