Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas mengultimatum Menteri Agama (Menag) yang baru dilantik, Lukman Hakim Syaifuddin supaya transparan menyangkut penggunaan kuota haji.
â€Kuota haji ini supaya bisa ditransparansikan. Penekanannya, kuota haji itu menjadi hak utama dari calon jemaah haji,†kata Busyro dalam jumpa pers di kantor KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan (Selasa, 10/6).
Jumpa pers tersebut ‎dilaksanakan setelah pimpinan KPK menerima Menteri Agama baru, Lukman Hakim Saifuddin. Lukman datang ditemani Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, Abdul Jamil.
Lukman Hakim, kata Busyro, juga diminta untuk memastikan kuota yang gagal digunakan oleh jemaah haji lantaran berhalangan karena sebab tertentu bisa dikembalikan kepada jemaah lain yang telah masuk daftar antrean.
â€Sehingga kalau ada calon jemaah haji yang tak jadi berangkat, berhalangan karena meninggal, sakit, kesehatan dan lainnya, maka itu kursi yang kosong dikembalikan ke jemaah haji yg sebelumnya sudah antre,†ujar Busyro.
Terkait hal tersebut tambah Busyro, Menag Lukman Hakim sudah berkomitmen. Bahwa bahwa kuota yang gagal digunakan akan dialokasikan secara rata kepada calon jemaah haji di daerah. Namun disisi lain, Busyro mengingatkan juga agar Kemenag dibawah Lukman Hakim bisa melakukan pembenahan menyeluruh diantaranya menyangkut Sistem Informasi dan Komunikasi Haji Terintegrasi (Siskohat).
â€Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa itu akan dibagi rata kepada calon-calon (jemaah) di daerah. Ini terkait Siskohat yang ada di sana,†demikian Busyro.
[zul]
