Komitmen pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi terlalu mengambang, tidak ada skala prioritas, dan cenderung permisif serta kompromis.
Padahal korupsi di Indonesia sudah sangat parah, terutama di lembaga penegakan hukum, seperti Polri. Begitu juga di kejaksaan, kehakiman dan lembaga legislatif sebagai pengawas eksekutif yang sudah dibelenggu aksi-aksi korupsi yang akut.
Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S. Pane menilai, pemberantasan korupsi di kepolisian perlu menjadi prioritas pemerintahan baru. Polri adalah hulu penegakan hukum. Jika hulunya dikotori oleh aksi-aksi korupsi bagaimana proses penegakan hukum bisa berjalan maksimal, bersih, dan bebas korupsi.
Polisi yang korup mustahil bisa memberi kepastian hukum. Yang ada justru rekayasa kasus dan aksi-aksi mempermainkan hukum, yang ujung-ujungnya melahirkan perwira Polri dengan rekening gendut.
Tadi malam KPU menggelar debat kandidat pasangan capres dan cawapres perdana di Jakarta. Debat kandidat yang diikuti pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK itu mengambil tema 'Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Kepastian Hukum'.
Neta menyayangkan dalam debat tersebut, pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK tidak mengelaborasi komitmennya dalam pemberantasan korupsi, sehingga komitmennya tidak terarah. Akibatnya, upaya penegakan hukum yang akan mereka lakukan menjadi absurd. Padahal jika Polri sebagai hulu penegakan hukum dibersihkan dipastikan proses penegakan hukum dari kepolisian ke kejaksaan, kehakiman hingga ke lembaga pemasyarakat akan bersih. Kepolisian akan berani tegas menindak aparat yang melakukan pelanggaran hukum.
Jika Polri tidak dibersihkan, lanjut Neta, tidak akan ada yang berani menyentuh polisi-polisi korup. KPK terbukti mandul saat berhadapan dgn Polri. Terbukti, sejak KPK berdiri hanya ada satu kasus korupsi yang melibatkan polisi yang ditangani KPK, yakni korupsi Simulator SIM. Sedangkan kasus rekening gendut tak tersentuh, dan kasus OTT di Ditlantas Polda Metro Jaya, perwiranya tidak diseret ke pengadilan Tipikor dan hanya dicopot dari jabatannya.
"Bagaimana pun kondisi ini harus jadi prioritas presiden baru," demikian Neta.
[rus]
