Upaya membesar-besarkan cerita tentang seorang anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Jakarta Pusat yang hendak mempengaruhi warga agar memilih salah seorang capres diyakini berkaitan dengan rencana pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Kelompok purnawirawan jenderal TNI AD yang kini berada di kubu salah satu capres diduga berada di balik isu ini. Kelompok purnawirawan jenderal itu kabarnya mengajak adik-adik mereka yang masih aktif agar tidak ikut kapal yang sedang karam.
Dengan kata lain, perwira tinggi aktif dirayu untuk tidak mengikuti seruan Panglima Tertinggi TNI Presiden SBY agar TNI dan juga Polri netral baik sebagai institusi atau sebagai individu.
Presiden SBY dalam pertemuan dengan Perwira Tinggi TNI dan Polri di Kementerian Pertahanan hari Senin lalu (2/6) mengindikasikan dirinya memperoleh informasi mengenai permainan kelompok purnawirawan jenderal TNI AD ini.
"Informasi yang telah dikonfirmasikan… mengatakan ada pihak-pihak yang menarik-narik sejumlah perwira tinggi untuk berpihak kepada yang didukungnya," ujar SBY menambahkan bahwa rayuan itu adalah benih-benih insubordinasi.
Pernyataan keras SBY ini diduga kuat juga ditujukan kepada mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono yang begitu aktif menggalang dukungan dari berbagai kalangan baik perwira tinggi aktif maupun purnawirawan. Hendropriyono yang biasa disapa Edo inilah yang juga diduga meminta agar perwira tinggi TNI AD tidak mengikuti kapal karam yang dinakhodai SBY.
Jenderal Budiman, kelihatannya, termasuk yang termakan rayuan. Pertengahan bulan lalu ia dikabarkan bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ketika itu masih ada peluang bagi Budiman untuk menjadi pendamping Jokowi. Pertemuan ini menurut indormasi yang diperoleh membuat SBY amat kecewa.
Instruksi yang disampaikan SBY dalam pertemuan tanggal 2 Juni itu adalah dalam rangka menjaga TNI dan Polri dari politisasi pihak-pihak yang bermain. SBY mengingatkan bahwa pada tahun 2004 juga ada upaya membawa-bawa oknum perwira ke wilayah politik praktis yang bisa membahayakan soliditas angkatan. SBY menyebut kasus yang terjadi di tubuh Polri juga di tubuh TNI pada masa Pilpres 2004 itu. Dia mengajak semua pihak agar menghindarkan kejadian serupa menjelang Pilpres 2014.
Instruksi SBY itu dibaca sebagai pintu masuk ke arah pergantian KSAD Jenderal Budiman dalam waktu dekat. Kelompok purnawirawan jenderal TNI AD di kubu Jokowi-JK tentu tidak mau diam begitu saja. Mereka berusaha agar Jenderal Budiman tidak dicopot.
Atau, kalaupun dicopot, mereka ingin agar pencopotan itu dikaitkan dengan cerita tentang Babinsa yang mengarahkan pilihan warga di Jakarta Pusat kepada Prabowo-Hatta. Dengan demikian, pihak Jokowi-JK akan diuntungkan, dan Prabowo-Hatta akan disudutkan.
Untuk kedua tujuan ini, diperoleh informasi mereka menggunakan kelompok media nasional yang juga memiliki hubungan dengan kubu Jokowi-JK. Kelompok media ini, sadar atau tidak, ikut pada permainan. Mereka lah yang pertama kali mem-
blow up pengakuan seorang warga di Jakarta Pusat tentang ulah seorang Babinsa yang melakukan pendataan.
Cerita itu digoreng kesana kemari, membuat seolah-olah memang ada perintah yang sifatnya institusional kepada seluruh Babinsa di tanah air untuk mengarahkan pilihan warga dalam pilpres.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko hari ini (Minggu, 8/6) menegaskan bahwa sama sekali tidak ada perintah kepada semua prajurit TNI apa papun pangkatnya untuk terlibat apalagi mengarahkan pilihan warga dalam pilpres nanti.
"Jangankan Babinsa, perwira seperti Dandim (Komandan Kodim) atau Panglima sekalipun akan dicopot jika melakukan penyimpangan saat bertugas," terangnya.
Moeldoko memberi saran agar masyarakat memotret wajah oknum Babinsa yang mencoba mengarahkan pilihan warga. Bila tidak ada kamera atau
handphone, tahan oknum Babinsa itu sampai ditemukan alat penangkap. Setelah difoto, laporkan oknum Babinsa tadi kepada atasannya disertai bukti foto.
"Itu adalah cara yang baik. Jangan mengembangkan isu semerawut seperti sekarang ini," demikian Moeldoko.
[dem]
