Dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, baru sekitar 80,5 persen yang menikmati listrik Selebihnya, sekitar 48 juta jiwa, masih belum.
Rasio elektrifikasi Indonesia ini disampaikan Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis, I Gusti Nyoman Wiratmaja, di sela-sela peluncuran inisiatif PBB Dekade Energi Berkelanjutan untuk Semua atau UN Decade for Sustainable Energy for All (SE4ALL) di PBB, New York. Acara ini berlangsung antara tanggal 4 hingga 6 Juni 2014.
"Sementara itu, dari 200 GW besaran potensi energi terbarukan Indonesia, baru sekitar 3,9 persen, atau 48 GW, yang dimanfaatkan,†ujar Wiratmaja lagi seperti laporan yang diterima redaksi dari Sekretaris Tiga Perwakilan Tetap RI di PBB, Ricardo S. Ruru.
Juga disebukan bahwa kebutuhan energi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hanya dapat dipenuhi melalui diversifikasi energi dengan memanfaatkan sumber-sumber energi berkelanjutan.
Diversifikasi energi ini merupakan bagian dari kebijakan catur dharma energi yang diterapkan di Indonesia dan sejalan dengan tujuan SE4ALL di PBB.
Terdapat tujuh sektor area aplikasi dari SE4ALL PBB yang dapat diterapkan di Indonesia, yaitu perangkat masak modern, solusi distribusi listrik, infrastruktur grid, sumber energi terbarukan skala besar, proses industri dan agrikultur, transportasi, serta peralatan pembangunan.
Masih dalam laporan yang sama disebutkan bahwa Wiratmaja menambahkan, demi mengembangkan energi terbarukan, pemerintah Indonesia memberi insentif pengaturan harga energi berkelanjutan seperti geothermal, penyediaan
green fund, dan kesepakatan pembelian tenaga listrik dari energi berkelanjutan dengan perusahaan penyedia.
“Kita bahas agenda energi di PBB supaya semakin banyak desa di Indonesia yang teraliri listrik.†kata dia.
Adapun Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Desra Percaya, menyampaikan dukungan Indonesia terhadap kebijakan energi PBB dan penyusunan
sustainable development goals serta agenda pembangunan pasca-2015 di PBB.
“Dukungan Indonesia terhadap pembahasan agenda terkait energi di PBB merupakan upaya memenuhi kebutuhan energi dalam negeri," demikian Dubes Desra.
[dem]
